Etika profesi Bab 8 – 11

Etika Komouter dan Tanagung Jawab Profesional di Bidang TI

seseorang dikeluarkan dari keanggotaan mailing list jika ternyata anggota tersebut terlalu sering melakukan pelanggaran netiket yang telah ditetapkan.

1. Era internet memberikan dampak yang cukup signifikan bagi berbagai aspek kehidupan. Era tersebut menimbulkan muncuinya peluang baru untuk membangun clan memperbaiki pendidikan, bisnis, layanan pemerintahan, clan demokrasi. Sebutkan beberapa hal yang menyebabkan pesatnya perkembangan era internet hingga memiliki dampak yang sangat luas atas pemakaiannya.

2. Salah satu karakteristik Cyberspace adalah beroperasi secara virtual clan tidak mengenal batas‑batas teritorial. Jelaskan maksud karakteristik tersebut clan pengaruhnya terhadap arti penting kode etik dalam dunia tersebut.

3.

Terjadi suatu perdebatan dalam sebuah milis di antara anggotanya yang akhirnya menjurus pada perdebatan secara individu. Mengingat bahwa milis adalah One to Many Communication, perdebatan antarindividu tersebut sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi secara umum. Ika hal itu terjadi, langkah apa yang Anda lakukan jika berada pada posisi:

a. Administrator mailing list.

b. Anggota mailing list yang terlibat perdebatan individu.

c. Anggota mailing list yang tidak terlibat perdebatan

tersebut.

152

ETIKA BISNIS DAN

E‑COMMERCE

Setelah mempeiajari bagian ini, diharapkan pembaca memahami..

a. Alasan pentingnya etika dalam berbisnis

b. Cakupan etika bisnis secara umum

c. Prinsip‑prinsip dasar dalam etika bisnis

d. Berbagai macam bisnis di bidang teknologi informasi

e. Tantangan etika bisnis di bidang teknologi informasi

Jika kita melihat teknologi informasi secara utuh, tentunya tidak I.M akan terlepas dari aspek “bisnis” sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan teknologi tersebut. Dalam perkembangannya, teknologi informasi telah menjadi suatu raksasa Inclustri yang dalam menjalankan kegiatannya tidak akan lepas dari tujuan pencarian keuntungan. Kegiatan industri adalah kegiatan melakukan bisnis, yaitu dengan memproduksi, mengedarkan, menjual den membeli produk‑produk yang dihasilkan dari perkembangan teknologi tersebut, baik yang berupa barang maupun jasa.

153



E Etika Komputer clan Tanggung Jawab Profesional di Bidang TI

0

Dalarn kaitannya dengan etika, bisnis rnenjadi topik yang cukup ramai diperdebatkan. Sebagian orang berpendapat bahwa “bisnis tetap bisnis” dengan rnernfokuskan pada tujuan pencarian keuntungan dan sangat sulit untuk dicampuradukkan dengan etika. Sementara pihak menganggap bahwa bisnis perlu dilandasi pertimbanganpertimbangan yang etis karena di samping mencari keuntungan juga bertujuan memperjuangkan nilai‑nilai yang bersifat manusiawi Beberapa alasan yang membuat bisnis perlu dilandasi oleh suatu etika antara lain adalah berikut:

Selain mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan keuntungan, bisnis juga mempertaruhkan narna, harga diri dan bahkan nasib umat manusia yang terlibat di dalarnnya.

Bisnis adalah bagian penting dari rnasyarakat yang tedadi di dalarn masyarakat. Bisnis dilakukan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan menyangkut hubungan antara manusia tersebut. Sebagai hubungan antara manusia, bisnis juga membutuhkan etika yang setidaknya mampu memberikan pedornan bagi pihak‑pihak yang melakukannya.

Bisnis adalah kegiatan yang mengutamakan rasa saling percaya. Dengan saling percaya maka suatu kegiatan bisnis akan berkernbang karena memiliki relasi yang dapat dipercaya dan bisa memercayai. Di sini, etika dibutuhkan untuk sernakin menumbuhkan dan memperkuat rasa saling percaya tersebut.

Dengan alasan‑alasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sudah selayaknya ilka sebuah bisnis juga mengenal etika. Bisnis jangka panjang akan berhasil jika pelaku mematuhi etika‑etika dalarn berbisnis. Hal itu dikarenakan rnasyarakatlah yang akan menilai siape pelaku bisnis yang benar dan layak diberi dukungan.

154

Etika Bisnis don E‑Commerce

8.1 Cakupan Edka Bisnis

Masalah etika bisnis atau etika usaha akhir‑akhir ini sernakin banyak dibicarakan. Hal ini tidak teriepas dari sernakin berkernbangnya dunia usaha di berbagai bidang. Kegiatan bisnis yang makin merebak baik di dalarn maupun di luar negeri, telah menimbulkan tantangan baru, yaitu adanya tuntutan praktik bisnis yang baik, yang etis, yang juga menjadi tuntutan kehidupan bisnis di banyak negara di dunia. Transparansi yang dituntut oleh ekonomi global menuntut pula praktik bisnis yang etis. Dalarn ekonorni pasar global, kita hanya bisa survive jika mampu bersaing. Untuk bersaing harus ada daya saing yang dihasilkan oleh produktivitas dan efisiensi. Untuk itu pula, diperlukan etika dalarn berusaha atau yang dikenal dengan etika bisnis karena praktik berusaha yang tidak etis dapat mengurangi produktivitas dan mengekang efisiensi dalarn berbisnis.

Richard T de George (1986), dalarn buku Business Ethics memberikan empat macarn kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai cakupan etika bisnis.

a. Penerapan prinsip‑prinsip etika urnurn pada praktik‑praktik

khusus dalarn bisnis.

b. Etika bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip etika pada kegiatan bisnis, tetapi merupakan “meta‑etika” yang juga menyoroti apakah perilaku yang dinilai etis atau tidak secara individu dapat diterapkan pada organisasi atau perusahaan bisnis.

C. Bidang penelaahan etika bisnis menyangkut asurnsi mengenai bisnis. Dalarn hal ini, etika bisnis juga menyoroti moralitas sistern ekonorni pada umumnya serta sistern ekonomi suatu negara pada khususnya.

155



Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang TI

d. Etika bisnis juga menyangkut bidang yang biasanya sudah

meluas lebih dari sekedar etika, seperti misainya ekonomi dan teori organisasi.

Pada keempat bidang tersebut, etika bisnis membantu para pelaku bisnis untuk melakukan pendekatan permasalahan moral dalam bisnis secara tepat dan sebaliknya mendekati permasalahan yang tedadi pada bisnis dengan pendekatan moral yang mungkin sering diabaikan. Etika bisnis akan membuat pengertian bahwa bisnis tidak sekedar bisnis, melainkan suatu kegiatan yang menyangkut hubungan antarmanusia sehingga harus dilakukan secara “manusiawi” pula.

Etika bisnis akan memberikan pelajaran kepada para pelaku bisnis bahwa bisnis yang “berhasil”, tidak hanya bisnis yang menuai keuntungan secara material saja melainkan bisnis yang bergerak dalam koridor etis yang membawa serta tanggung jawab dan memelihara hubungan baik antarmanusia yang terlibat di dalamnya Ika disimpulkan, etika bisnis memiliki tujuan yang paling penting yaitu menggugah kesadaran tentang dimensi etis dari kegiatan bisnis dan manajemen. Etika bisnis juga menghalau pencitraan bisnis sebagai kegiatan yang “kotor” penuh muslihat dan dipenuhi oleh orang‑orang yang menjalankan usahanya dengan lick

8.2 Prinsip‑Prinsip Edka Bisnis

Sony Keraf (1991) dalam buku Etika Bisnis: Mernbangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur, mencatat beberapa hal yang menjadi prinsip, dari etika bisnis. Prinsip‑prinsip tersebut dituliskan dengan tidak melupakan kekhasan sistem nilai dari masyarakat bisnis yang berkembang. Prinsip­prinsip tersebut antara lain adalah:

156

Etika Bisnis clan E‑Commerce

Prinsip otonomi.

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa manusia dapat bertindak secara bebas berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan, tetapi otonomi juga memerlukan adanya tanggung jawab. Artinya, kebebasan yang ada adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Orang yang otonom adalah orang yang tidak saja sadar akan kewajibannya dan bebas mengambil keputusan berdasarkan kewajibannya saja, tetapi juga orang yang mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya, mampu bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya serta dampak dari keputusan tersebut.

Prinsip kejujuran.

Kejujuran adalah prinsip etika bisnis yang cukup penting karena menjaminm kelanggengan sebuah kegiatan bisnis. Beberapa contoh aspek kejujuran dalam kegiatan bisnis antara lain adalah:

Kejujuran dalam menjual atau menawarkan barang dengan harga yang sesuai dengan kualitas barang yang dijual atau ditawarkan tersebut. Dalam hal ini, bisnis adalah kegiatan simbiosis mutualisme atau kegiatan yang saling mernbutuhkan dan saling menguntungkan antara pihak penjual dan pembeli.

Kejujuran dalarn kegiatan perusahaan menyangkut hubungan keda antarpimpinan dengan pekeda. Jadi, pimpinan perusahaan akan berlaku jujur terhadap tenaga keda yang ada pada perusahaannya, baik secara material maupun mental.

.

157



Etika Komputer don Tanggung Jawab Profesional di Bidang TI

Kejujuran dalarn melakukan perjanjian‑pedanjian baik perjanjian kontrak, jual‑beli maupun perjanjian‑pe~anjian yang lain.

Prinsip berbuat baik dan tidak berbucit jahat.

Berbuat baik (beneficence) dan tidak berbuat jahat (nonmaleficence) merupakan prinsip moral untuk bertindak baik kepada orang lain dalam segala bidang. Dasar prinsip tersebut akan membangun prinsip‑prinsip hubungan dengan sesama yang lain seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab dan lain sebagainya.

d. Prinsip keadilan.

Prinsip keadilan merupakan prinsip yang menuntut bahwa dalam hubungan bisnis, seseorang memperlakukan orang lain sesuai haknya. Di dalarn prinsip tersebut, tentunya keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi bagian terpenting dalam sebuah bisnis.

e. Prinsip hormat pada diri sendiri.

Prinsip ini sama artinya dengan prinsip menghargai diri sendiri, bahwa dalam melakukan hubungan bisnis, manusia memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan dirinya sebagai pribadi yang memiliki nilai sama dengan pribadi lainnya.

8.3 Bisnis di Bidang Teknologi Informas!

Bisnis di bidang teknologi informasi memiliki tujuan dan format yang sama dengan bisnis‑bisnis di bidang lainnya. Yang berbeda hanyalah obygk bisnisnya, yaitu teknologi informasi. Sesuai dengan kegiatan dalam dunia teknologi informasi maka bisnis di bidang ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

158

Etika Bisnis don E‑Commerce

Bisnis di Bidang Industri Perangkat Keras.

Bisnis di bidang ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang rekayasa perangkat‑perangkat keras pembentuk komputer. Hal ini seperti yang dilakukan produsen‑produsen perangkat keras seperti IBM, Compaq, Seagate, Cannon, Hewlet Packard dan lain sebagainya.

Bisnis di Bidang Rekayasa Ferangkot Lunak.

Bisnis ini bergerak di bidang rekayasa perangkat lunak atau perangkat lunak komputer. Dalam lingkup yang kecil, bisnis ini bisa saja dilakukan oleh individu atau sescorang yang menguasai teknik‑teknik rekayasa perangkat lunak. Teknik rekayasa yang dimaksud adalah kegiatan engineering yang meliputi analisis, desain, spesifikasi, implementasi, dan validasi untuk menghasilkan produk berupa perangkat lunak yang digunakan untuk memecahkan masalah pada berbagai bidang.

Sedangkan dalam lingkup yang lebih besar, bisnis rekayasa perangkat lunak ini adalah seperti yang dilakukan oleh perusahaan perangkat lunak raksasa Microsoft, Corel Corporation, Adobe dan lain sebagainya yang melahirkan perangkat‑perangkat lunak utama dalam operasional kornputer.

Bisnis di Bidang Distribusi dan Fenjualan Barang.

Setelah bisnis di bidang industri menghasilkan suatu produk, dalam hal ini adalah produk komputer, maka bagian bisnis ini bertugas menjual dan mendistribusikan produk‑produk industri tersebut. Bisnis teknologi informasi di bidang penjualan dilakukan oleh vendor‑vendor komputer dan atau individu

159



Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang TI

individu yang melakukan tugas sebagai salesman produk tersebut. Posisi sales dalam bisnis TI memegang peranan penting karena posisi ‑ tersebut merupakan ujung tombak keberhasilan industri TI pada umumnya. Seorang sales di bidang TI di samping harus memiliki persyaratan seperti sales pada umumnya ‑ berpenampilan menarik, luwes, kornunikatif, mampu berinteraksi dengan baik dan memiliki killer instinc yang bagus ‑ juga harus memiliki penguasaan yang baik terhadap bidang TI sebagai product knowledge.

d. Bisnis di Bidang Pendialikan Teknologi Informasi.

Bisnis di bidang pendidikan dilakukan mulai dari lembagalembaga kursus kornputer sampai pada perguruan tinggi di bidang kornputer. Seiring perkembangan yang pesat di bidang TI, persaingan bisnis di bidang ini juga cukup ketat. Pendidikan di bidang TI bukan hanya berorientasi pada bagaimana mengoperasikan produk‑produk hasil TI, tetapi juga bagaimana menciptakan, memelihara dan mengembangkan produk‑produk tersebut.

e. Bisnis di Bidang Pemeliharaan Teknologi Informasi.

Banyak pelaku bisnis yang bergerak d! bidang pemeliharaan produk‑produk TI. Pemeliharaan tersebut bisa saja dilakukan oleh pengembang melalui divisi technical support‑nya atau ada juga yang dilakukan olch lembaga­lembaga bisnis yang memang memiliki spesialisasi d! bidang maintenance dan teknisi.

160

Etika Bisnis dan E‑Commerce

8.4 Tantangan Umum Bisnis d! Bidang TI

Seperti juga bisnis‑bisnis yang lain, bisnis di bidang teknologi informasi

juga bertujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar‑besamya dari kegiatan yang dilakukan. Hal itu bisa dipahami karena tidak ada kegiatan bisnis yang tidak bertujuan mencari keuntungan. Namun, seialan dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat dan perubahan yang terjadi seperti dalam hitungan “detik” maka tentunya tujuan sebuah perusahaan bisnis (teknologi informasi) tidak hanya memusatkan perhatian pada pencarian keuntungan yang sebesarbesarnya. Hal itu sejalan dengan hukum ekonomi yang mengatakan bahwa bisnis dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Ika kebutuhan masyarakat berubah maka orientasi bisnis pun bisa berubah. Hal itu. berarti pula bahwa sebuah bisnis yang berorientasi pada pencarian keuntungan yang sebesar‑besarnya, juga harus memperhatikan dinamika perkembangan yang ada pada masyarakat. Perusahaan tidak sekedar mempunyai tanggung jawab ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial.

Berikut di bawah ini adalah beberapa hal yang merupakan

tantangan pelaksanaan etika bisnis dalam dunia bisnis teknologi informasi seiring dengan perubahan dan perkembangan yang sering kali te~adi secara revolusioner:

a. Tantangan inovasi dan perubahan yang cepat.

Mengingat perubahan yang begitu cepat dalam bidang

teknologi informasi, sering kali perubahan yang tedadi

memberikan “tekanart” bagi masyarakat atau perusahaan

untuk mengikuti perubahan tersebut. Tidak jarang perusahaan

harus melakukan investasi dan menanarnkan modal untuk

membeli peralatan‑peralatan baru demi mengikuti perubahan

161



Etika Komputer don Tanggung Jawab Profesional di Bidang TI

tersebut. Sebagai contoh, muncuinya sistern operasi Windows XP yang memiliki stabilitas dan keandalan tinggi menuntut upgrading perangkat keras yang dimiliki oleh perusahaan karena sistern operasi tersebut hanya bisa, berjalan pada kornputer yang memiliki spesifikasi tinggi pula.

Sementara itu, perusahaan yang melakukan investasi sering kali mengalami masalah karena ketidakcocokan antara keahlian tenaga kerja yang dimilikinya dengan yang dibi‑ituhkan teknologi baru tersebut. Perusahaan yang mencoba menolak perubahan teknologi tersebut biasanya mengalami ancarnan yang cukup besar sehingga memperkuat alasan untuk melakukan perubahan. Keuntungan ekonornis dari perubahan tersebut seing kali menjadi alasan pernbenaran mereka dalarn melakukan perubahan.

Dampak inovasi dari perubahan tersebut kerap menimbulkan banyak masalah menyangkut tenaga keria dan sumber daya manusia, dibandingkan dengan manfaat pernbangunannya. Banyak tenaga kerja yang menganggap bahwa suatu perubahan dan inovasi akan mengecilkan kernarnpuan mereka dalarn melakukan suatu pekerjaan. Hal ini tentu saja akan mengubah kondisi pekerjaan dan mengurangi tingkat kepuasan kerja seseorang.

Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk menyediakan lapangan kerja dan menciptakan tenaga kerja yang mampu bekerja dalarn masa perakhan. Termasuk di dalarnnya adalah mendukung, melatih, dan mengadakan sumber daya untuk menjamin orang‑orang yang belurn bekerja memiliki keahlian dan dapat bersaing untuk menghadapi dan mempercepat perubahan.

162

Etika Bisnis clan E‑Commerce

b. Tantangon pasor don pernasaran di era globalisasi.

Globalisasi menciptakan apa yang disebut lingkungan vertikal di mana setiap perusahaan diibaratkan sebagai pernain yang harus bertanding di atas tanah yang terus bergoyang. Tanah yang terus bergoyang, berarti pula sebuah ketidakpastian. Hal itu akan membuat pernanfaatan peluang usaha sernakin sulit dan kernungkinan gagal dalarn berbisnis akan sernakin besar.

Persaingan yang ketat di era globalisasi tersebut menimbulkan banyak alasan bagi pelaku bisnis di bidang teknologi informasi untuk melakukan konsentrasi industri, misainya dengan meningkatkan kernarnpuan saing, memudahkan pemodalan sehingga sernboyan “ya’ng terkuat adalah yang menang” akan berlaku di dalarn persaingan tersebut.

Selanjutnya, yang terkuat di dalarn persaingan pasar akan menjadi pernegang kunci permainan dan sering kali menimbulkan distorsi dari tujuan semula dari sebuah pernasaran. Monopoli adalah contoh yang paling ekstrim dari distorsi dalarn pasar tersebut. Penyalahgunaan kekuatan pasar dalarn bentuk monopoli merupakan perhatian klasik terhadap bagairnana pasar dan pernasaran dilaksanakan. Di bidang teknologi informasi, hal ini sudah mulai terlihat. Yang paling jelas adalah keberhasilan Microsoft dalarn menguasai sebaglan besar (kalau tidak bisa dikatakan seluruhnya) pernakai perangkat lunak di dunia. Kernampuan perusahaan nornor satu di bidang perangkat lunak tersebut dalam menguasai pasar sering kali menimbulkan pro dan kontra.

Sebenarnya, banyak kritik diajukan pada aspek pernasaran, misalnya penyalahgunaan kekuatan pernbeli, promosi barang yang berbahaya, menyatakan nilai yang masih diragukan, atau

163



Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang TI

penyalahgunaan spesifilk lain, seperti Man yang berdampak buruk bagi anak‑anak.,.~’

Adalah sebuah tantangan bagi setiap pelaku bisnis untuk mengembangkan suasana persaingan yang sehat. Persaingan adalah “adrenalirV’ dari sebuah kegiatan bisnis. la menghasilkan dunia usaha yang dinamis clan terus berusaha menghasilkan yang terbak Namun, persaingan haruslah adil dengan aturan‑aturan yang jelas clan berlaku bagi semua orang. Memenangkan persaingan bukan berarti mematikan pesaing. Dengan demikian, persaingan harus diatur agar selalu ada, clan dilakukan di antara kekuatan‑kekuatan yang seimbang. Selanjutnya, untuk membawa ke arah persaingan sehat, diperlukan kelompok penekan untuk mengkritik tingkah laku perusahaan dalam bersaing. Pemerintah pun dapat menentukan persyaratan clan standar bagi perusahaan (dalam hal tertentu) ketika mereka melakukan promosi agar tidak menggunakan cara‑cara yang bisa merugikan pihak‑pihak lain.

c. Tantangan pergaulan internasional.

Sering tedadi bahwa perusahaan internasional mengambil

tindakan yang tak dapat diterima secara lokal di suatu negara.

Banyak pertanyaan mendasar bagi perusahaan multinasional,

seperti kemungkinan masuknya nilai moral budayanya ke

buda ya masyarakat lain, atau kemungkinan tedadi esploitasi

yang dilakukan perusahaan terhadap lubang‑lubang

perundang‑undangan dalam sebuah negara demi kepentingan

mereka.

Dalarn praktiknya, per,,,tsahaan internasional memengaruhi perkembangan ekonomi sosial masyarakat suatu negara.

164

Etika Bisnis dan E~Commerce

Mereka dapat menyukseskan aspirasi negara atau justru malah menimbulkan frustrasi dengan menghambat tujuan nasional. Hal ini meningkatkan kewajiban bagi perorangan maupun industri untuk melaksanakan aturan kode etik secara internal maupun eksternal.

d. Tantangan pengembangon sikap dan tonggung jawab pribadi.

Perkembangan ilmu pengetahuan clan teknologi yang cepat,

memberikan tantangan penegakan nilai‑nilai etika clan moral

setiap individu guna mengendalikan kemajuan clan penerapan

teknologi tersebut bagi kemanusiabn. Dunia etika adalah dunia

filsafat, nilai, clan moral. Dunia bisnis adalah dunia keputusan

clan tindakan. Etika bersifat abstrak clan berkenaant‑d 1 engan

persoalan baik clan buruk, sedangkan bisnis adalah konkret clan

harus mewujudkan apa yang telah diputuskan. Hakikat moral

adalah tidak merugikan orang lain. Artinya, moral senantiasa

bersifat positif at4u mencari kebaikan. Dengan demikian , sikap

clan perbuatan dalam konteks etika bisnis yang dilakukan oleh

semua yang terlibat, akan menghasilkan sesuatu yang baik

atau positif, bagi yang menjalankannya maupun bagi yang

lain. Sikap atau perbuatan seperti itu. dengan demikian tidak

akan menghasilkan situasi “win‑lose”, melainkan situasi “win­

win” bagi kedua belah pihak.

Sebenarnya, inti etika bisnis yang pantas dikembangkan oleh setiap individu adalah pengendalian. Dalarn hal ini, semua perlu menyadari bahwa keuntungan adalah motivasi bisnis. Yang ingin diatur oleh etika bisnis adalah bagaimana memperoleh keuntungan itu. Keuntungan yang dicapai dengan cara curang, tidak adil, clan bertentangan dengan nilainilai budaya clan martabat kemanusiaaan, tidaklah etis.

165



Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang TI

Etika bisnis juga “membatasi” besarnya keuntungan, sebatas tidak merugikan masyarakat. Kewajaran merupakan ukuran yang relatif, tetapi harus senantiasa diupayakan. Etika bisnis bisa mengatur bagaimana keuntungan digunakan. Meskipun merupakan hak, pengunaan keuntungan harus pula memperhatikan kebutuhan dan keadaan masyarakat sekitarnya.

Tantangan pengembangansumber daya manusia.

Sebuah institusi bisnis, tidak hanya memiliki uang untuk kepentingan bisnis, tetapi juga sumber daya manusia yang berguna bagi pengembangan bisnis tersebut. Bisnis memiliki manajer yang berkompeten, tenaga keuangan yang profesional, tenaga ahli yang terampil, dan semua saling mendukung demi keberhasilan sebuah bisnis.

Sebagai salah satu jenis bisnis yang tergolong baru, tentunya bisnis ini memiliki sumber daya manusia yang terbatas. Orientasi bisnis yang kurang tepat, terkadang mengeksploitasi sumber daya yang terbatas tersebut dan memanfaatkannya secara maksimal untuk mencari keuntungan. Namun, lebih dari itu bisnis diharapkan tidak sekedar mengeksploitasi sumber daya untuk kepentingan jangka pendek saja. Ia juga harus memeliharanya demi kepentingan masyarakat ke depan dan eksistensi bisnis jangka panjang. Sumber daya yang ada harus diberdayakan sekaligus dikembangkan agar dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan teknologi yang selalu berubah.

Kesimpulannya, bisnis memang berorientasi kepada keuntungan secara ekonomi. Namun, tanggung jawab dan kewajiban‑kewajiban

166

Etika Bisnis dan E‑Commerce

sosial memiliki nilai yang tinggi pula untuk keberhasilan sebuah bisnis. Dengan tanggung jawab dan keterlibatan sosial maka akan tercipta citra positif dari bisnis di mata masyarakat. Dengan demikian, hal itu akan menguntungkan bagi eksistensi bisnis jangka panjang serta pengembangan bisnis di masa mendatang. Sebuah bisnis akan bertahan lama jika memperhatikan juga kepentingan sosial, baik konsumen, karyawan maupun mitra bisnisnya. Tanggung jawab sosial tersebut akan membuat perusahaan atau institusi bisnis menghindari tindakan‑tindakan yang mungkin merugikan masyarakat atau institusi bisnis lain hanya untuk mengejer keuntungan ekonomis semata.

8.5 E‑Commerce: Era Baru Bisnis TI dan

Tantangannya

Teknologi informasi melahirkan internet. Perkembangan pernakaian internet yang sangat pesat, salah satunya menghasilkan sebuah model perdagangan elektronik yang disebut Electronic Commerce (ecommerce).

Secara umum, dapat dikatakan bahwa e‑commerce adalah sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet. E‑commerce merupakan warna baru dalam dunia perdagangan, di mana kegiatan perdagangan tersebut dilakukan secara elektronik dan online. Pembeli tidak harus datang ke toko dan memilih barang secara langsung, tetapi cukup melakukan browsing di depan kornputer untuk melihat daftar barang dagangan secara elektronik. Ika mempunyai keputusan membeli, ia cukup mengisi beberapa form yang disediakan, kemudian mengirimkannya secara online. Pembayaran bisa dilakukan dengan kartu kredit atau transfer bank, dan kemudian pulang ke rumah menunggu barang datang.

167



Etika Komputer don Tanggung Jawab Profesional di Bidang Tl

Perkembangan e‑commerce begitu pesat sehinggga sampai saat ini belum ada definisi tunggal tentang sistem ini. Kesulitan menentukan definisi tersebut terjadi karena hampir setiap saat muncul bentukbentuk baru dari e­commerce yang tidak hanya terfokus pada jual‑beli online. Salah satu. definisi e‑commerce yang sering digunakan adalah definisi darl Electronic Commerce Expert Group (ECEG) Australia sebagai berikut:

Electronic commerce is broad concept that covers any commercial transaction that is effected via electronic means and would include such means as facsimile, telex, EDI, internet, and the telephone.

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa e‑commerce tidak hanya digunakan dalam hal “jual‑beli” saja, tetapi sernua jenis

168

Etika Bisnis dan E~Commerce

transaksi kornersial. Memang pada awalnya, sistern perdagangan ,elektronik ini dilakukan dalam bidang retail seperti misalnya jual beli buku, CD, peralatan elektronik melalui situs‑situs toko online dalam world wide web (www). Tetapi pada perkembangannya, e‑commerce sudah lebih jauh menjangkau bidang‑bidang lain seperti perbankan dan jasa asuransi.

Kehadiran e‑commerce diawali munculnya teknologi Electronic Data Interchange (ED1) dan Electronic Fund Transfer (EFT) pada akhir tahun 1970‑an. Selanjutnya pada awal tahun 1980‑an, muncul teknologi yang mendukung pemakaian Electronic Credit Card, Automated Teller Machine dan Telephone Banking yang merupakan bentuk‑bentuk e‑commerce. E­commerce merupakan bidang multidisipliner yang mencakup bidang teknik, multimedia serta bidangbidang bisnis seperti pemasaran, pembelian, penjualan, penaglhan, pembayaran dan lain sebagainya.

Perkernbangan yang sangat pesat dari sistem perdagangan elektronik tersebut antara lain disebabkan oleh:

a. Proses transaksi yang singkot

Perubahan sistem transaksi tradisional ke sistem elektronis akan mempercepat proses transaksi tersebut. Proses‑proses dalam sistem transaksi tradisional seperti pembuatan nota, kuitansi, faktur dan sebagainya tidak perlu dilakukan secara manual dan dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem.

b. Menjangkau lebih banyak pelanggan

Sebagai sistern yang berada di dalam jaringan global internet, e‑commerce memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan.

169



Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang TI

C. Mendorong kreativitas penyedia jasa.

E‑commerce mendorong kreativitas dari pihak penjual untuk menciptakan informasi dan promosi secara inovatif serta dapat secara cepat melakukan update data secara

berkesinambungan.

d. Biaya operasional lebih murah.

E‑commerce dapat menekan operational cost karena dapat dilakukan dengan biaya murah dan efektif dalam penyebaran informasi.

e. Meningkatkan kepuasan pelanggan.

E‑commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat dan mudah. Operasional yang efisien juga akan memungkinkan perusahaan e‑commerce merespons permintaan konsumen secara cepat dan akurat.

Dalam pelaksanaannya, e‑commerce memunculkan beberapa isu tentang aspek hukum perdagangan berkaitan dengan penggunaan sistem yang terbentuk secara on line networking management tersebut. Beberapa permasalahan tersebut antara lain adalah:

a. Prinsip yurisdiksi dalam transaksi.

Sistem hukum tradisional yang sudah mapan, memiliki prinsip‑prinsip yurisdiksi dalarn sebuah transaksi, yaitu menyangkut tempat transaksi, hukum kontrak dan sebagainya. E‑commerce melahirkan masalah penerapan konsep yuridiksi dalam transaksi tersebut. Tempat transaksi dan hukum kontrak harus ditetapkan secara lintas batas, baik regional maupun internasional, mengingat sifat cyberspace yang borderless atau tidak mengenal batas‑batas suatu negara.

170

Etika Bisnis dan E‑Commerce

b. Kontrak dalam transaksi elektronik.

Kontrak dalam hal ini merupakan bukti kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi kornersial. Permasalahannya, hukum negara mengenai perdagangan konvensional menganggap transaksi kornersial sebagai sesuatu yang valid, berkekuatan penuh, dan tanpa syarat yang spesifik unluk direduksi ke dalam bentuk tertulis atau yang juga dikenal dengan istilah paper based transaction. Sementara di dalarn e‑commerce, kontrak tersebut dilakukan secara elektronis dan paperless transaction. Dokumen yang digunakan adalah digital document, bukan paper document. Sebenarnya persetujuan lisan adalah legal dan cukup kuat dalam melakukan transaksi, tetapi tentu saja mudah untuk diserang dan dicari kelemahannya jika dihadapkan pada permasalahan hukum.

Pada transaksi antara pihak‑pihak swasta, invoice, surat pengantar, dan dokumen kornersial lainnya pada dasarnya tidak perlu disampaikan dalam bentuk tertulis. Walaupun demikian, otoritas pajak di banyak negara Eropa memerlukan invoice dan dokumen akuntansi lainnya dalam bentuk tertulis. Rekaman akuntansi yang dikornputerisasi diterima oleh otoritas paiak di negara‑negara tertentu, terutama di negara‑negara yang sistem komputernya mampu menangani keperluan formal tertentu yang ditetapkan oleh administrasi pajak.

Sampai saat ini masih sering diperdebatkan permasalahan legalitas kontrak dalam transaksi e‑commerce. Beberapa pendapat mengatakan perlunya perbaikan prinsip‑prinsip hukum dalam kontrak konvensional, seperti waktu dan tempat tedadinya suatu kesepakatan kontrak.

171



Etika Kornputer don Tanggung Jawab Profesional di Bidang T1

c. Perlindungan kon umen.

Masalah perlindungan konsurnen merupakan faktor utama dalarn keberhasilan sebuah e‑commerce. Hal ini dikarenakan konsurnen merupakan pihak yang menentukan kelangsungan hidup perdagangan elektronik tersebut. Masalah yang terjadi dalarn kaitannya dengan perlindungan konsumen ini adalah kecurangan yang sering dilakukan oleh penjual mengingat keberadaannya. Masalah tentang keberadaan penjual ini seperti misalnya penjual merupakan virtual store atau toko on‑line yang fiktif.

Masalah lain yang terjadi adalah kondisi barang yang dibeli, misalnya barang yang dikirimkan dalarn kondisi rusak, adanya keterlambatan pengiriman atau bahkan barang yang telah dibeli tidak dikirirnkan kepada pernbeli. Belum lagi jika timbul masalah karena purchase order atau pembayaran oleh pernbeli tidak diakui kebenarannya oleh penjual.

Mengingat banyaknya permasalahan yang terjadi tersebut maka sudah scharusnya pernerintah memberlakukan undangundang tentang e‑commerce yang memberikan perlindungan kepada konsumen secara maksimal.

d. Permasalahan pajak (taxation).

Permasalahan paiak dalarn transaksi e‑commerce ini muncul ketika transaksi dihadapkan pada batas negara. Masing‑masing negara akan menernui kesulitan dalarn menerapkan ketentuan

pajaknya karena pihak penjual dan pernbeli akan sulit dilacak keberadaannya secara fisk Sebagai contoh, ada sebuah toko online milik orang Indonesia, tetapi toko tersebut didaftarkan sebagai suatu “*.corn” yang servernya berada di Australia. Padahal, salah satu sifat cyberspace adalah borderless. Jika

172

Etika Bisnis don E‑Commerce

terjadi transaksi, negara manakah yang berhak memungut pajak? Indonesia atau Australia?

Berbagai permasalahan, di bidang pajak ini menyebabkan prinsip‑prinsip perpejakan internasional harus ditinjau kernbali. Dernikian juga dengan sistern perpajakan nasional juga harus ditinjau ulang untuk dapat mengikuti perkernbangan yang terjadi dalarn dunia perdagangan tersebut.

Pernalsuan tanda tongan digital.

Di dalarn transaksi tradisional, kita mengenal adanya tanda tangan. Tujuan suatu tanda tangan dalarn suatu dokumen adalah mernastikan otentisitas dokumen tersebut. Transaksi elektronik juga menggunakan tanda tangan digital atau yang dikenal dengan digital signature. Digital signature sebenarnya bukan suatu tanda tangan seperti yang dikenal selarna ini, yang menggunakan cara berbeda untuk menandai suatu dokumen sehingga dokumen atau data sehingga tidak hanya mengidentifikasi dari pengirim, namun juga mernastikan keutuhan dari dokumen tersebut tidak berubah selarna proses transmisi. Sebuah digital signature didasari oleh isi pesan itu sendiri.

Selarna ini, tanda tangan digital tersebut merupakan suatu metode sekuriti dalarn penggunaan jaringan publik sebagai sarana perpindahan data yang cukup “amad’. Dikatakan arnan karena digital signature terbentuk dar! rangkaian algoritma yang sangat sulit untuk dilacak atau dirusak. Tetapi, sangat sulit bukan berarti tidak bisa. Beberapa bentuk kejahatan dalam pernalsuan digital signature ini menggunakan perangkat lunak yang bisa melakukan generate terhadap, digital signature tersebut.

173



Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang TI

Selanjutnya, untuk mengatasi atau setidaknya memperkecil munculnya beberapa permasalahan seperti tersebut di atas, sebelumnya harus disadari bahwa perusahaan yang melangsungkan kegiatan e‑commerce tidak berlangsung sebatas tempat perusahaan tersebut didirikan. Perusahaan akan melakukan usaha melewati batas negara clan bahkan benua. Oleh karena itu, hukum yang beriaku juga bukan hanya hukum perdata dari satu negara, tetapi merupakan hubungan keperdataan internasional yang masuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata Internasional.

8.6 Mod& Hukum Perdagangan Elektronik

Salah satu acuan internasional yang banyak digunakan adalah Uncitral Model Low on Electronic Commerce 1996. Acuan yang berisi model hukum dalam transaksi e‑commerce tersebut diterbitkan oleh UNCITRAL sebagai salah satu kornisi internasional yang berada di bawah PBB. Model tersebut telah disetujui oleh General Assembly Ressolution No 51/162 tanggal 16 Desember 1996.

Beberapa poin penting di dalam Uncitral Model law on Electronic Commerce tersebut antara lain adalah:

a. Pengakuan secara yuridis terhadap suatu data messages.

Pasal 5 dari model hukum ini menyatakan bahwa suatu informasi mempunyai implikasi hukum, validitas, clan dapat dijalankan (enforceability) meskipun bentuknya berupa data messages. Suatu informasi tidak dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan validitas, serta tidak dapat dijalankan (enforceability) hanya didasarkan pada kenyataan bahwa di dalam, data messages tersebut ticlak terdapat hal‑hal yang secara umum menimbulkan implikasi hukum, melainkan hanya berisi perintah untuk merujuk pada materi tertentu.

174

Etika Bisnis don E‑Commerce

Hal tersebut diperkuat dengan pasal 6 yang menyatakan bahwa apabila terdapat suatu peraturan yang menghendaki/ mensyaratkan suatu informasi harus berbentuk tertulis maka persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh suatu data messages, dengan catatan, informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses/dibaca sehingga dapat digunakan sebagai bahan rujukan.

175



Etika Komputer don Tanggung Jawab Profesional di Bidang TI

b. Pengakuan tanda tangan digital.

Pasal 7 model hukum ini menyatakan bahwa apabila terdapikt peraturan yang membutuhkan tandatangan seseorang maka persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh suatu data messages apabila:

Terdapat suatu metode yang dapat mengidentifikasikan seseorang dan dapat memberikan indikasi bahwa informasi yang terdapat dalam suatu data messages telah disetujui olehnya; dan

Metode tersebut dapat diandalkan atau dapat digunakan dalam ‘Ihembuat atau mengomunikasikannya dalam berbagai situasi, termasuk berbagai pedanjian.

Hal itu berarti bahwa tanda tangan digital sebagai metode akurat untuk mengidentifika~si pelaku tandatangan tersebut dapat digunakan sebagai tanda tangan sepeW yaii§ dimaksud dalam pedanjian‑perjanjian tradisional.

Adanya pengakuan atas orisinilitas data message.

Salah satu point penting dalam model hukum ini juga menyatakan bahwa apabila terdapat suatu peraturan yang mensyaratkan suatu informasi disampaikan atau diwujudkan dalam bentuk,’ asli (original), persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh suatu data messages apabila:

Terdapat jaminan yang dapat diandalkan terhadap keutuhan informasi seiak pertarna dibuat, dalam bentuk akhirnya sebagai suatu data messages atau bentuk lainnya. Kriteria untuk dapat menentukan keutuhan (integrity) adalah apabila informasi tersebut lengkap dan

176

Etika Bisnis don Mommerce

tidak pernah dimodifikasi, juga terhadap adanya setiap endorsement. Setiap perubahan yang timbul sebagai akibat yang biasa tedadi saat melakukan kornunikasi, penyimpanan dan penampakannya (display) dan standar dari reability (keandalan) haruslah diterapkan berdasarkan tujuan penciptaan informasi itu dan dalam hubungannya dengan keadan yang ada.

Pada saat informasi itu perlu ditunjukan, informasi tersebut dapat ditunjukan/diperlihatkan kepada orang yang membutuhkannya.

d. Data messages dapat memenuhi syarat pernbuktian hukum

(admissibility and evidential weight).

Pasal 9 dalam model hukum ini menyatakan bahwa dalam setiap peristiwa hukum (legal proceeding), informasi dalam bentuk data messages mempunyai kekuatan dalam pernbuktiannya. Kektiatan pernbuktian dari suatu data messages harus didasarkan pada tingkat keandalan/ kernarnpuan/reliability. Pada saat data messages diciptakan, disimpan atau dikornunikasikan, keandalan tersebut dalam hubungannya dengan kernampuan mempertahankan keutuhan informasi ‘ juga dalam hubungannya dengan kernampuan mengidentifikasikan originator dan berbagai faktor lain yang relevan.

Pada pasal tersebut juga dinyatakan bahwa setiap aturan yang terkait tidak dapat tidak diterapkan dalam pernbuktian suatu data messages apabila pernbuktian tersebut:

hanya didasarkan pada bentuknya yang berupa data messages; atau,

177


Etika Komputer dan Tan99ung Jawob Profesional di Bidang Tl

apabila hal ini merupakan bukti terbaik yang dapat diajukan dan bisa diuji, berdasarkan kenyataan bahwa hal tersebut bukan dalam keadaan yang asli (original).

e.

Pengakuan atas dokumentasi dalam data messages.

Salah satu poin penting dalarn model hukum ini juga menyatakan bahwa apabila terdapat peraturan yang mengharuskan berbagai dokumen, records atau informasi didokumentasikan/disimpan, aturan tersebut dapat dipenuhi dengan mendokumentasikan data messages. Untuk itu, aturanaturan yang terdapat di bawah ini harus dapat dipenuhi:

Setiap informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses atau digunakan sebagai referensi.

Informasi tersebut tetap dipertahankan dalarn format yang sama dengan format pertama pada saat ia diciptakan, dikirim atau diterima atau dalam suatu format yang sudah dapat dibuktikan keandalannya dalam membuat, mengirim dan menerima.

Setiap informasi, jika ada, sebisanya dipertahankan untuk mempermudah identifikasi terhadap asal dan tujuan data message serta waktu (hari dan tanggal) pada saat ia dikirim dan diterima.

Model hukum ini telah digunakan oleh banyak negara untuk menjadi dasar pembuatan undang‑undang di bidang e‑commerce, misainya Electronic Transaction Act of Singapore, undang‑undang transaksi elektronik di, Malaysia dan banyak lainnya. Indonesia sendiri sampai tulisan ini dibuat, belum memiliki perundangan yang mengatur secara khusus perdagangan dengan model Electronic Commerce. Jadi, tidak ada salahnya mengacu pada model UNCITRAL.

178

Etika Bisnis dan E‑Commerce

Bahan Diskusi

1. Ada pendapat yang mengatakan bahwa “bisnis tetap bisnis”. Bisnis selalu memfokuskan pada tujuan utama pencarian keuntungan dan sangat sulit untuk dikaitkan dengan etika. Setujukah Anda dengan pendapat di atas? Jelaskan alasan Anda.

2. Etika bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip etika pada kegiatan bisnis, tetapi juga merupakan “meta‑etika”. Apakah yang dimaksud dengan meta‑etika tersebut?

3. Penerapan e‑commerce sebagai model perdagangan modern menimbulkan berbagai permasalahan baru yang muncul, di samping manfaat besar yang diberikan. Di bawah ini adalah contoh‑contoh permasalahan yang sering muncul dalam penerapan e‑commerce tersebut.

a. Permasalahan pertama adalah adanya hukum negara tentang perdagangan yang mengenal transaks! kornersial sebagai sesuatu yang valid, berkekuatan penuh dan tanpa syarat yang spesifik untuk mereduksinya ke dalam bentuk tertulis pada kertas atau yang juga dikenal dengan istilah paper based transaction. Sementara di dalam e‑cornmerce, kontrak tersebut dilakukan secara elektronis dan paperless transaction.

b. Permasalahan kedua berkaitan dengan pajak ketika transaksi dirhadapkan pada perbatasan suatu negara. Masing‑masing negara akan menemu! kesulitan dalam menerapkan ketentuan pajaknya karena pihak penjual dan

179


Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang T1

C. pernbeli sulit dilacak keberadaannya secara. fisk Sebagai contoh, ada sebuah toko online milik orang Indonesia, tetapi didaffarkan sebagai suatu “*.com” yang servernya berada di Amerika. Padahal, salah satu sifat cyberspace adalah borderless.

Permasalahan ketiga berkaitan dengan perlindungan terhadap konsurnen yang dirugikan akibat kecurangan penjual yang memanfaatkan kondisi keberadaannya. Masalah keberadaan penjual ini, misalnya penjua merupakan virtual store atau toko on‑line yang fiktif.

Bagaimana tanggapan Anda mengenai ketiga kasus yang diungkapkan di atas? Bagaimana langkah‑langkah mengatasi atau setidaknya rnerninirnalisasi efek negatif yang muncul dari permasalahan di atas? Berikan opini Anda sejelas‑jelasnya.

180

BAB 9

UNDANG‑UNDANG

HAK CIPTA DAN

PERLINDUNGAN TERHADAP

PROGAM KOMPUTER

Setelah membaca bagian ini, diharapkan pembaca memahami..

a. Tinjauan umum Undang‑Undang Hak Cipta

b. Perlindungan hak cipta terhadap program komputer

c. Pendaftaran ciptaan program komputer

d. Pelanggaran hak cipta terhadap program‑program komputer

e. Bagaimana mengatasi pelanggaran hak cipta

Jakarta ‑ 12 Oktober 2001

Sekilas Info

Sebagai satu langkah maju lagi dalam upaya memberantas

pembafakan perangkat lunak di Indonesia, Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat tanggal 4 Oktober 2001 Ialu memutuskan bahwa

PT Panca Putra Komputindo (PT Panca), HM Computer (HM), H3

181



Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang T1

r

Computer dan Altec Computer yang beralamat di Mangga Dua, Jakarta, telah melakukan pelanggaran terhadap undang‑undang hak cipta Indonesia.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa keempat

dealer komputer ini bersalah telah menginstal kopi yang tidak

sah dari perangkat lunak Microsoft Windows dan Microsoft Office

di komputer‑komputer yang mereka jual ke konsumen. Keempat

perusahaan ini diwajibkan membayar ganti rugi kepada Microsoft

Corporation dengan jumlah keseluruhan sebesar US$ 4.764.608.

H] Computer dan Altec Computer diperintahkan untuk membayar

masing‑masing US$ 1.501.662 sementara HM Computer dan PT

Panca diperintahkan membayar masing‑masing US$ 892.050 dan

US$ 869.234.

Buletin Informatika (November, 2001)

“Shock Therapy dari Bill Gates” itulah kornentar beberapa media massa menanggapi peristiwa seperti dikutip di atas. Lima perusahaan kornputer di Jakarta diperkarakan oleh Microsoft Corporation. Perusahaan kornputer raksasa asal Amerika Serikat itu menuding kelima tergugat telah melakukan pembajakan atas produk‑produknya. Pembajakan umumnya tedadi saat penjualan dengan jalan memberi “bonus” perangkat lunak Microsoft pada pembell.

Di Indonesia, “pembajakan perangkat lunak” memang bukaniah sesuatu. yang dianggap tabu oleh sebagian besar orang. Hal ini dapat dilihat jumlah toko ataupun vendor kornputer yang benar‑benar menggunakan original software saat menginstalasi program‑program pada kornputer yang dijuainya, jurnlah yang sangat mudah dihitung.

182

Undang‑Undong Perlindungan dan Hak Cipta

Namun beberapa waktu terakhir ini, persiapan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta dalam mengantisipasi adanya kasus‑kasus pelanggaran kekayaan intelektual terutama di bidang kornputer mulai tampak. Yang menonjol adalah pemberlakuan perundang‑undangan yang terkait serta melakukan publikasi kepada khalayak umum secara luas.

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/ suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragarnan tersebut. Di samping itu, Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya.

Indonesia sendiri telah memiliki Undang‑Undang Hak Cipta (UUHC) yang memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya adalah program‑program kornputer. WHC tersebut bahkan telah beberapa kali disempurnakan, yaitu mulai UU No.6/1982 yang kemudian disempurnakan pada UU No.7/1987, kemudian UU No. 12/1997 dan yang terakhir adalah UU No 19/2002. Penyempurnaan dari waktu ke waktu tersebut tentu saja dalarn rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perkembangan karya cipta itu sendiri.

9.1 Tinjauan Umum Undang‑Undang,Hak

Cipta Republik Indonesia

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumurnkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan

183



Etika Komputer don Tanggung Jawab Profesional di Bidang T1

izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan‑pembatasan menurut peraturan perundang‑undangan yang berlaku.Hak Cipta yang dimaksud pada undang‑undang ini terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada, diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Berikut adalah beberapa point penting yang berkaitan tentang

hak cipta seperti berikut ini.

a. Pengertian Pencipta, Ciptaon don Femegang Hak Cipta.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama‑sama atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Cipman adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Fungsi don Sifat Hak Cipta.

Pada bagian tentang fungsi dan sifatnya, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Hak cipta dapat berakh atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan,

184

Undang‑Undang Perlindungan don Hak Cipta

hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab‑sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang‑undangan.

Dalam hal pewarisannya, hak cipta setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh dengan melawan hukum.

Hak cipta yang tidak atau belum diumumkan setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh dengan melawan hukum.

Hak Cipta otas Ciptaon yang Penciptanya Tidak Diketahui.

Hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya seperti karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya nasional lainnya, folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya dimiliki oleh negara.

Untuk mengumurnkan atau memperbanyak ciptaan tersebut, orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.

d. Jenis Ciptoon yang Dilindungi.

Dalam undang‑undang ini, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

185



Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang TI

a

buku, program kornputer, pamflet, perwajahan (lay out), karya tulis yang diterbilkan, clan semua hasil karya tulis lain;

ceramah, kuliah, pidato, clan ciptaan lain yang sejenis;

alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan clan ilmu pengetahuan;

lagu atau. musik dengan atau tanpa teks;

drama atau drame. musikal, tari, koreografi, pewayangan, clan pantomim;

seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, clan seni terapan;

arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, clan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

e. Beberapa Hal yang Tidak Memiliki.Hak Cipta.

WHC juga mencanturnkan beberapa hal yang dianggap tidak memiliki hak cipta seperti:

hasil rapat terbuka lembaga‑lembaga Negara;

peraturan perundang‑undangan;

pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;

putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau

keputusan badan arbitrase atau. keputusan badan‑badan sejenis lainnya.

186

Undang‑Undang Perlindungan dan Hak Cipta

f. Beberapa Hal yang 7Mak Dianggap Felanggaran Hak Cipta.

Beberapa aksi atau kegiatan yang tidak dianggap pelanggaran terhadap hak cipta antara lain adalah:

a

a

Pengumuman dan/atau perbanyakan lambang negara clan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;

Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumurrikan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang­undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak.

Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, clan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Selanjutnya, WHC juga mencatat beberapa hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yaitu dalam pemakaiannya untuk keperluan‑keperluan sosial dan nonkornersial dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan terlebih dahulu clan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Beberapa hal tersebut adalah seperti berikut di bawah ini:

Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

187



Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang TI

Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan.

Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, untuk keperluan ceramah yang semata‑mata untuk tujuan pendidikan clan ilmu pengetahuan, atau pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, clan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial.

Perbanyakan suatu. ciptaan selain program kornputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, clan pusat clokumentasi yang nonkomersial semata‑mata untuk keperluan aktivitasnya.

Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan.

Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan sematamata untuk digunakan sendiri.

g. Masa Berlaku Hak Cipta.

Hak cipta atas ciptaan buku, pamflet, clan sernua hasil

karya tulis lain, drama atau drama musikal, tari, koreografi,

188

Undang‑Undang perlindungan dan Hak Cipta

segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, clan seni patung, seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah, pidato clan ciptaan sejenis lain; alat peraga; peta; terjemahan, tafsir, saduran, clan bunga rampai berlaku seumur hidup pencipta clan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Hak cipta atas ciptaan program komputer; sinematografi; fc,’Lografi; database; clan karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

h. Ketentuan Pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata­mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan seperti mengumurrikan atau memperbanyak hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk di dalamnya kegiatan mencriemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, clan mengomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dipidana dengan pidana penjara masing‑masing paling

189



Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang T1

singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan kornersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa Pasal 15 dari undangundang ini memberikan pembatasan terhadap beberapa kriteria tentang hal‑hal yang tidak masuk dalam kategori pelanggaran hak cipta. Kemudian pada bagian penjelasan, menerangkan bahwa pembatasan tersebut perlu dilakukan karena ukuran kuant,.tatif untuk menentukan pelanggaran hak cipta sulit diterapkan. Dalam hal in!, akan lebih tepat apabila penentuan pelanggaran hak cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. MisaInya, pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10%. Pemakaian seperti itu secara substantif merupakan pelanggaran Hak Cipta.

Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicanturnkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkornersial termasuk untuk kegiatan sosial. MisaInya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya.

190

Undang‑Undang Perlindungan clan Hak Cipta

Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran.

Musus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencanturrikan sekurangkurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Yang dimaksud dengan. kepentingan yang wajar dari pencipta atau pernegang hak cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.

9.2 Pertindungan UUK terhadap Karya Cipta

Program Komputer

Kehadiran UUHC No. 19/2002 tentang hak cipta tersebut diyakini akan menciptakan Rim yang kondusif bagi industri perangkat lunak terutama bagi para pembuat perangkat lunak aplikasi lokal. Hal itu disebabkan karena UU yang menggantikan, UU No.6/1982 dan yang sebelumnya telah dua kali direvisi dengan UU No.7/1987 dan UU No.12/1997 menekankan beberapa poin perlindungan terhadap program‑program komputer.

Jika melihat sejarah perkembangan perlindungan program komputer di Indonesia, ternyata hak cipta pada program komputer belum dilindungi hingga awal tahun 1970‑an. Hal itu karena Indonesia mengacu pada konvensi Bern tahun 1971, di mana dalam konvensi tersebut program komputer dan kompilasi data dilindungi hanya sebagai karya tulisan. Barulah pada tahun 1976 dengan adanya amandement to the copyright yang menambahkan proteksi pada hak

191



Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang T1

cipta ke program kornputer, sejak saat itu sistem operasi termasuk dalam perangkat lunak yang dilindungi oleh hak cipta pada beberapa negara di dunia.

Seiring perkembangan teknologi kornputer yang begitu cepat, di

Indonesia pada awal tahun 1980 telah tedadi beberapa keputusan pengadilan yang sedikit banyak menyangkut perlindungan hak cipta untuk program kornputer sehingga pemerintah merasa perlu untuk menetapkan Undang­Undang Hak Cipta di tahun 1982 melalui UUHC No 6/1982.

Keputusan U.S Court of Appeals pada tanggal 20 Agustus 1983,

yang menyatakan bahwa sistem operasi program komputer yang termuat dalam perangkat keras dapat menjadi subjek dari hak cipta, sedikit banyak memengaruhi perkembangan hak cipta di Indonesia. Hal itu mendorong kembali pemerintah untuk menyempurnakan MHC tersebut dengan didasarkan pada perkembangan bahwa program kornputer pada dasarnya adalah karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, juga meningkatnya peran dan penggunaan kornputer di kalangan masyarakat Indonesia. Akhirnya pada tahun 1987, Indonesia melakukan penyempurnaan terhadap UUHC 1982 dengan MHC No. 7 tahun 1987 di mana program kornputer dalam UUHC tersebut diatur sebagai cip’taan yang dilindungi oleh hak cipta. Program kornputer yang dimaksudkan dalam UUHC 1987 pasal 1 ayat 7 adalah “program yang diciptakan secara khusus, sehingga memungkinkan komputer untuk melakukan fungsi tertentu”.

Pada tahun 1994, Indonesia telah ikut serta dalarn pergaulan

masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam Agreement

Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan

Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula Agreement on

192

Undang‑Undang Perlindungan dan Hak Cipta

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek‑aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang‑Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dalam kaitannya dengan MHQ ternyata UUHC tahun 1987 masih memiliki kekurangan dan belum memenuffi kriteria dari TRIP’s yaitu mengenai jangka waktu perlindungan karya cipta, ketentuan mengenai hak menyewakan, sifat delik, serta perlindungan terhadap kode, baik itu Source Code, object code maupun compilation data. Kemudian pada tahun yang sama, Indonesia juga meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. Dengan melihat perkembangan tersebut, lahirlah UUHC No 12/1997 yang melindungi perrirogram kornputer sebagai karya cipta yang meliputi sistem operasi, object code, Source Code, program structure, sequence organization serta micro data.

Yang terakhir, UUHC No. 19/2002, dikeluarkan mengingat bahwa UUHC 1997 masih kurang melindung.i elemen‑elemen yang membangun program kornputer. Perlindungan untuk program komputer masih sebatas larangan untuk memperbanyak program komputer, mendistribusikan dan menyewakan tanpa izin pencipta program. UUI‑IC terbaru ini mengandung substansi pengaturan yang lebih lengkap dari UU sebelumnya sesuai standar internasional disertai ketentuan pidana yang diperberat dan diperluas. Dalam hal sanksi, misalnya, pengguna yang terbukti menggunakan perangkat lunak ilegal diancam sanks! pidana batas minimal berupa pidana penjara selama satu bulan dan denda Rp 5 juta, sedangkan batas maksimainya berupa pidana penjara 7 tahun dan denda Rp 5 miliar.

193



Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang TI

Selain sanksi yang bersifat konvensional itu, UU Hak Cipta juga memberlakukan sanksi kumulatif berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 bagi pengguna khususnya perusatiaan yang dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan kornersial suatu program kornputer yang dilindungi Hak Cipta.

Berikut di bawah ini adalah beberapa pasal dari Undang‑Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 yang berhubungan dengan perlindungan terhadap program‑program kornputer:

a. Pasal 1 ayat 8 tentang definisi program kornputer.

Program Kornputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalarn bentuk bahasa, kode, skerna, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan kornputer akan mampu membuat kornputer bekerja untuk melakukan fungsi‑fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi­instruksi tersebut.

b. Pasal 2 ayat 2 tentang pernegang hak cipta atas program

kornputer

Pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat kornersial.

Pasal ini berarti bahwa pemegang hak cipta memiliki hak untuk “membefikan izid’ atau “melarang” penyebarluasan

ciptaannya. Dalam hal perangkat lunak kornputer memang terdapat dua jenis lisensi, yaitu lisensi program yang

194

Undang‑Undang Perlindungan dan Hak Cipta

penyebarluasannya harus meminta izin pemegang hak cipta seperti yang terjadi pada perangkat lunak kornersial, dan pemegang hak cipta yang membebaskan penyebarluasan perangkat lunak ciptaannya seperti yang terjadi pada perangkat lunak open source.

c. Pasal 12 ayat 1 a.

Dalam undang‑undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalarn bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan sernua hasil karya tulis lain.

d. Pasal 15 ayat 1 g.

Pasal ini menyatakan bahwa pernbuatan salinan cadangan suatu program kornputer oleh pemilik program kornputer yang dilakukan semata‑mata untuk digunakan sendiri tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Pasal 30 ayat 1.

Bahwa masa berlaku ciptaan program kornputer adalah 50 tahun sejak ciptaan tersebut diumurnkan.

f. Pasal 72 ayat 3.

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan kornersial suatu program kornputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun danlatau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

195



Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang

Tl

9.3 Pendaftaran Hak Cipta

Dalarn WHC pasal 2 ayat 1, dikatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untiak mengumurnkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Hal itu berarti bahwa begitu ciptaan itu lahir maka saat itu juga secara otomatis hak cipta akan melekat pada penciptanya.

Kemudian muncul petanyaan, perlukah kita mendaftarkan hak cipta tersebut kepada Direktorat Jendral Hak Cipta, terutama yang berkaitan dengan program‑program perangkat lunak komputer? Pada perkembangannya, tentu saja kita perlu mendaftarkan program komputer ciptaan kita, terutama jika memang program‑program tersebut dibuat dengan tujuan kornersial serta proaktif mendekati target pasar untuk mencegah maraknya pembajakan program tersebut.

196

Undang‑Undang Perlindungan dan Hak Cipta

Sertifikat pendaftaran hak cipta perangkat lunak akan meniadi prima facie evidence [bukti utamal untuk proses hukum pada saat teriadinya pembajakan perangkat tersebut. Jadi walaupun dalam UU 19/2002 disebutkan, pencipta dalam hal ini pengembang program komputer akan langsung memperoleh hak cipta begitu peranti lunak diwujudkan. Walaupun tidak didaftarkan kepada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sertifikat pendaftaran tetap diperlukan untuk mempermudah pengusutan pelanggaran hak cipta dan membuktikan kepemilikan.

Tanpa sertifikat pendaftaran hak cipta, petugas penyidik membutuhkan waktu yang lebih lama sebab bukti pelanggarannya membutuhkan pengetahuan teknis. Bukti teknis tersebut antara lain source code yang digunakan dan nomor lisensi peranti lunak yang terkadang hanya diketahui pengembangnya.

Mengenai teknis pendaftarannya, pada pasal 35 WHC dijelaskan bahwa pendaftaran hak cipta diselenggarakan Ditjen HKI dan akan dirnuat dalam Daftar Umum Ciptaan. Namun, pendaftaran itu bukan persyaratan wajib untuk mendapatkan hak cipta. Dalam UU itu juga dijelaskan tata cara pemberian lisensi pemanfaatan hak cipta ‑ di antaranya program kornputer. Pada pasal 45‑47, pemegang hak cipta berhak melaksanakan sendiri pemberian lisensi kepada pihak lain. Perjanjian lisensi itu wajib dicatatkan di Dirjen HKI agar memiliki akibat hukum. Lebih lanjut, perjanjian lisensi ini akan dirinci melalui Keputusan Presiden (Keppres).

Pada Pasal 67, dijelaskan pengadilan dapat segera menerbitkan surat penetapan jika diduga ada pelanggaran hak cipta. Artinya, pelanggar tidak bisa menggunakan program kornputer sementara proses peradilan berlangsiang. Dan pada Pasal 56 disebutkan, gugatan

197



Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang Tl

kepada pelanggar hak.cipta diwujudkan dalarn bentuk ganti rugi, pidana atau keduanya sekaligus. Pengajuan gugatan ganti rugi tidak mengurangi kemungkinan tuntutan secara pidana.

Berikut di bawah ini adalah beberapa pasal dari UUI‑IC No 19/ 2002 yang terkait dengan pendaftaran Hak Cipta.

Pasal 35

(1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran

ciptaan dan dicatat dalarn Daftar Umurn Ciptaan.

(2) Daftar Umurn Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap

orang tanpa dikenai biaya.

(3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri

suatu petikan dari Daftar Umurn Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.

(4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

Pasal 36

Pendaftaran Ciptaan dalarn Daftar Umurn Ciptaan tidak mengandung arti sebagal pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.

Pasal 37

(1) Pendaftaran Cipban dalarn Daftar Umurn Ciptaan

dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pernegang Hak Cipta atau Kuasa.

198

Undang‑Undang Perlindungan dan Hak Cipta

(2) Plermohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalarn bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.

(3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.

(4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.

(5) Ketentuan mengenai syarat‑syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalarn Peraturan Pernerintah.

9.4 Pelanggaran Hak Cipta

Sebagai sebuah produk digital, perangkat lunak kornputer sangat rentan terhadap pembajakan. Microsoft Coorporation sebagai sebuah perusahaan perangkat lunak raksasa dunia mengelompokkan lima macam bentuk pembajakan perangkat lunak seperti di bawah ini.

a. Memasukkan perangkat lunak ilegal ke harddisk.

Pernuatan perangkat lunak ke harddisk ini biasanya dilakukan seseorang pada saat membeli kornputer PC di toko kornputer, yang oleh penjual langsung diinstal di salah satu sistem operasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan dari sistern operasi yang dibajak tersebut adalah sistern operasi Windows.

199



Etika Komputer don Tanggung Jawab Profesional di Bidang Tl

b. Sofflifting.

Soflifting terjadi jika sebuah lisensi dipakai melebihi kapasitas penggunaan seperti yang tercantum dalam lisensi tersebut. Misalnya ketika membeli sebuah program, kita mendapatkan lisensi untuk memasang program tersebut ke sepuluh unit komputer saja. Pada kenyataanya, kita menggunakan program tersebut ke lima belas unit komputer.

c. Penjualan CDROM ilegal.

Penjualan CDROM ilegal ini sering dijumpai di pasar atau counter‑counter tidak resmi yang menjual CD ROM program yang dikopi tanpa izin dari program aslinya.

d. Penyewaan perangkat lunak ilegal.

Perangkat lunak yang dikopi tanpa izin dari program ash kemudian disewakan secara murah di rental‑rental CD. Hal ini juga sering kita jumpai pada banyak tempat di Indonesia.

e. Downloading ilegal.

Downloading ilegal adalah melakukan download terhadap sebuah program korriputer dari internet dengan tidak mematuhi kaidah yang tertera pada lisensi download.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat

pembajakan perangkat lunak cukup tinggi. Tahun 1997, Indonesia

menempati peringkat ke‑4 terparah dalarn pembajakan perangkat

lunak dari 65 negara yang disurvei oleh Business Software Alliance

(BSA). BSA sendiri merupakan sebuah kelompok produsen perangkat

lunak dan personal komputer internasional. Hasil survei BSA 1997

menunjukkan tingkat pembajakan di Indonesia mencapai 93 persen.

Itu artinya hanya 7 persen perangkat lunak berlisensi yang digunakan

200

Undang‑Undang Perlindungan dan Hak Cipta

oleh pemakai komputer, sedangkan jumlah kerugian sebesar 193,2 juta dolar AS. Amerika Serikat sendiri misainya hanya memiliki tingkat pembajakan 27 persen, Inggris (32%), Singapura (56%), India (69%), Malaysia (70%), Cina (96% ) dan Vietnam (98%).

Tahun 2001, BSA kembali mengadakan survei. Hasilnya lebih parah lagi, Indonesia menempati peringkat ke tiga terbesar dunia di bawah Vietnam sebagai peringkat pertama dan Gna sebagai peringkat ke dua. Dari sisi persentase, tingkat pembajakan memang sedikit menurun menjadi 89%. Persentase tersebut sudah cukup untuk

memasukkan Indonesia masuk dalam prioritas untuk diawasi (priority watch list) oleh organisasi tersebut.

Ditinjau dari sisi kegiatan pembajakannya, kebanyakan pembajakan di Indonesia adalah pembajakan yang dilakukan oleh end user seperti 1 penggunaan satu lisensi untuk banyak PC, pelanggaran kontrak lisensi serta pernuatan perangkat lunak bajakan di PC. Sedangkan oleh reseller dalarn bentuk pemaisuan, pemuatan harddisk serta OEM unbundling.

Jika dirangkum, beberapa alasan yang menyebabkan maraknya tingkat pelanggaran terhadap hak cipta perangkat lunak di Indonesia antara lain adalah berikut:

Alasan yang paling utama adalah bahwa perangkat lunak bajakan lebih murah dibandingkan dengan membeli lisensi. Sebagai gambaran, harga perangkat lunak yang beredar di pasaran hanya berkisar Rp. 20.000,­sedangkan harga dari lisensi Windows 98 adalah US $200 atau sekitar Rp. 2.000.000,‑.

201



Etika Komputer don Tanggung Jawab Profesional di Bidang T1

Data‑data yang dirnuat dalarn format digital, memudahkan pemakaianya melakukan penyalinan pada data‑data dari satu media ke media lain. Sebenarnya di era tahun 1980‑an ketika perusahaan perangkat lunak mulai berkembang pesat, mereka memanfaatkan teknik proteksi disk yang membuat orang lain sulit menyalin disk atau program dari satu media ke mesia lain. Sayangnya, hal ini menyebabkan pengguna mengalami kesulitan untuk menggunakannya. Setelah perusahaan perangkat lunak menyadari bahwa mereka tetap memperoleh keuntungan dengan pembelian perangkat lunak asli yang tetap tinggi serta faktor promosi produk mereka, akhirnya mereka meniadakan proteksi penyalinan ini.

0

0

Alasan lain adalah adanya kecenderungan manusia untuk selalu mencoba sesuatu yang baru. Apalagi jika ada akses untuk melakukan itu. Dalam hubungannya dengan perangkat lunak, orang berusaha mendapatkan program‑program rilis terbaru dengan cara membajak melalui fasilitas di internet (downloading illegal).

Belum adanya perangkat undang‑undang yang mampu menjerat seseorang secara lebih tegas ketika orang tersebut diketahui menyebarluaskan clan atau menggunakan perangkat lunak secara ilegal. Indonesia telah memiliki Undang‑Undang Hak Cipta namun belum menempati peran strategis di dalam pelaksanaannya.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil ciptaan orang lain clan pemikiran bahwa memanfaatkan ciptaan tanpa izin akan memberikan pengaruh negatif terhadap para pencipta dalam berkreasi bahkan berdampak

202

Undang‑Undang Perlindungan dan Hak Cipta

buruk terhadap nama Indonesia di mata dunia Internasional. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum bahwa melakukan pelanggaran terhadap hak cipta sama artinya dengan melakukan pelanggaran hukum positif di Indonesia.

9.5 Upaya Mengatasi Pelanggaran Hak Cipta

Solusi yang pertama untuk mengatasi maraknya pelanggaran hak cipta tentunya berawal dari membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain. Membangun masyarakat yang sadar hukum sehingga mereka mengerti clan melaksanakan mana yang boleh dan mana yang tidak, termasuk dalam pembajakan terhadap karya cipta orang lain. Usaha membangun budaya positif tersebut tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tentu saja juga meniadi kewajiban bersama seluruh warga negara.

Solusi kedua adalah bahwa pemerintah, baik dari instansi‑instansi terkait, jajaran penegak hukum dan segenap lapisan masyarakat hendaknya sepakat untuk secara bersama‑sama memerangi pembajakan terhadap karya‑karya intelektual karena pembajakan karya intelektual merupakan perbuatan yang merugikan perekonomian bangsa, menghancurkan kreativitas dan merendahkan martabat bangsa. Hal itu harus diir~bangi dengan kesadaran masyarakat untuk tidak lagi membeli barang‑barang bajakan dan melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaranpelanggaran hak kekayaan intelektual.

Jajaran aparatur penegak hukum sudah seharusnya secara konsisten menegakkan hukum atas pelanggaran‑pelanggaran hak kekayaan intelektual dan khusus kepada pengadilan agar dapat memberikan hukuman yang setimpal agar tidak terulang lagi kejahatan

203



Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang Tl

di bidang tersebut. Khusus untuk penegakan hukum pada tempattempat penjualan seperti mal, supermarket, pasar dan lain‑lain, harus dilakukan keijasama secara terintegrasi antara Direktorat Jenderal HAKI bersama tim dari aparat penegak hukum, instansi pernerintah terkait dan asosiasi‑asosiasi hak cipta, dalam rangka penegakan Undang‑Undang Hak Cipta di lapangan. Kerjasama ini juga akan dilakukan baik secara bilateral, regional maupun internasional.

Sumber daya manusia dalam hal penyidikan kasus‑kasus

pelanggaran hak cipta juga harus ditingkatkan. Diben HAKI bekerjasama dengan Poiri, hendaknya menyelenggarakan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), baik penambahan jurnlah PPNS maupun tentang teknik­teknik penyidikan.

Pemerintah hendaknya tidak hanya memberi larangan dan

sanksi melalui UU saja, tetapi juga solusi yang dapat dilakukan oleh pengguna agar tidak melanggar hak cipta mengingat harga pembelian lisensi yang masih dirasa mahal oleh masyarakat kita sehingga sangat berat dan tidak efektif.

Dalam perkembangannya, para pengguna kompeter sekarang

telah mempunyai pilihan lain selain menggunakan program keluaran

Microsoft yang kornersial yaitu dengan menggunakan berbagai jenis

program yang memiliki lisensi Open Source. Lisensi open sourc

adalah lisensi di mana setiap orang yang menggunakan perangkat lunak diperbolehkan membuat salinan tak terbatas, menjual atau bahkan memberikan program kornputer secara bebas tanpa ada kewajiban untuk membayar kepada siapa pun. Lisensi Open Source tidak memerlukan royalti atan biaya apa pun untuk pendisribusian program Open Source.

204

Undang‑Undang Perlindungan dan Hak Cipta

Ketersediaari Source Code dalam program dengan lisensi ini menjadi syarat utama untuk dilakukan modifikasi dan perbaikan program. Oleh karena tujuan Open Source adalah membuat evolusi program berlangsung mudah maka dibutuhkan modifikasi. Untuk mempermudah proses modifikasi, Source Code harus tersedia. TuJuan klausa ini adalah agar program turunan tetap mencanturrikan Source Code program awalnya.

Pemakaian lisensi open source akan memberikan kedudukan yang saling menguntungkan kedua pihak, baik pencipta maupun pengguna program. Dengan demikian, alangkah tepatnya jika bagi pengguna yang selama ini tidak mampu membeli lisensi program yang dipakainya dan menggunakan program bajakan, mulai beralih menggunakan program Open Source sehingga pelanggaran hak cipta dapat dihindari. Pembahasan seceira lebih lengkap tentang lisensi ini akan dibahas pada bab tersendiri.

Baca dan cermatilah artikel yang diambil dari Harian Umum Bernas tentang kasus pelanggaran hak cipta di bawah ini.

93 Persen Software di Indonesia Bajakan

Yogya, Bernas

Tingkat pembajakan software di Indonesia temyata sangat paralL

Hasil survai BSA (Business Software Alliance) 1997 menunjukkan

tingkat pembajakan di Indonesia mencapai 93 persen. Itu artinya hanya

205



Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang T1

7 persen sofWare berlisensi yang digunakan oleh pemakai kornputer. Sedang jumlah kerugian sebesar 193,2 juta dolar AS.

Demikian dikatakan General Manager Microsoft Indonesia, Richard Kartawijaya kepada Bernas di sela‑sela seminar Hak Cipta Atas Program Kornputer dan Penggunaamiya di Indonesia di hotel Santika, Rabu (28/4). Seminar digelar kerjasama F11 Universitas Atma Jaya Yogya, PT Microsoft Indonesia dan Perbimpunan Masyarakat HAKI Indonesia.

Menurut Richard, Indonesia menempati peringkat ke‑4 terparah dalam pembajakan software dari 65 negara yang disurvai BSA (1997). AS misaInya hanya 27 persen, Inggris (32), Singapura (56), India (69), Malaysia (70), Cina (96 ) dan Vietnam (98).

Bentuk pembajakan menurutnya adalah pembajakan oleh end user seperti penggunaan satu lisensi untuk banyak PC, pelanggaran kontrak lisensi serta pernuatan software bajakan di PC. Sedangkan oleh reseller dalam bentuk pernalsuan, pernuatan hard disk serta OEM unbun.diing. (hjl)

Sumber.. Bernas, Kamis 29 April 2003

Harus diakui bahwa pembajakan perangkat lunak kornputer masih sangat marak tedadi di Indonesia. Kita. masih bisa merihat banyaknya rental‑rental CD yang menjual CD Master Program bajakan, lembagalembaga pendidikan kornputer yang tanpa izin resmi menggunakan perangkat lunak untuk pelatihan, toko‑toko kornputer yang menjual perangkat keras yang sekaligus menginstalkan perangkat lunak bajakan pada perangkat keras tersebut dan lain sebagainya.

206

Undang‑Undang Perlindungan dan Hak Cipta

Cermatilah kondisi tersebut dan diskusikan beberapa pertanyaan di bawah ini.

1. Menurut pengamatan Anda, apakah penyebab terbesar dari maraknya pembajakan perangkat lunak di Indonesia tersebut? Jika Anda menyebutkan beberapa sebab, tuliskan urutannya berdasarkan penyebab yang paling besar menurut Anda.

2. Tuliskan pula langkah yang paling tepat untuk upaya‑upaya pencegahan maraknya pembajakan yang terjadi tersebut. Tuliskan pula langkah‑langkah berdasarkan urutan skala prioritas yang harus dilakukan terlebih dahulu.

207



BAB 10

PERANGKAT LUNAK BEBAS

DAN LISENSI

f’ Setelah membaca bagian ini, diharapkan pembaca memahami..

a. Berbagaijenis lisensi perangkat lunak komputer b. Alasan merebaknya pemakaian perangkat lunak Open Source c. Pengertian dan filosofi perangkat lunak bebas. d. Ketentuan hak cipta dalam perangkat lunak bebas.

idak semua program komputer diciptakan untuk kepentingan bisnis dan memiliki lisensi komersial. Beberapa jenis program

“0diciptakan untuk memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan sehingga memili~i lisensi non‑komersial yang boleh disebarluaskan dan dimodifikasi secara bebas. Tentu saja penerapan Undang‑Undang Hak Cipta tidak diberlakukan secara maksimal pada jenis lisensi tersebut.

Berikut pada bagian ini akan dipelajari lebih lanjut tentang berbagai jenis lisensi yang berkaitan dengan penggunaan programprogram komputer.

209



Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang T1

10.1 Usensi Perangkat Lunak Komputer

Apakah yang dimaksud dengan lisensi? Lisensi erat kaitannya dengan hak cipta. Lisensi adalah pemberian izin tentang pemakaian sesuatu (dalam hal ini perangkat lunak kom’puter) yang diberikan oleh pemilik atau pemegang hak cipta atas sesuatu tersebut. Latar belakang pemberian lisensi, tentunya tergantung dari masing‑masing pihak pemegang hak cipta. Ada pihak yang memberikan lisensi tanpa pamrih, namun ada juga yang mengharuskan penerima lisensi untuk melaksanakan kewajiban tertentu, misainya membayar sejumlah uang atau membeli.

Lisensi tidak harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan bersifat formal karena pada dasarnya hanya sebagai pemberian izin. Tetapi, akan lebih baik kalau lisensi tersebut diformalkan sehingga diketahui oleh pihak‑pihak lain, baik yang akan menggunakan maupun tidak.

Jika kita kembali mengutip Undang‑Undang Hak Cipta Republik Indonesia maka P~asal 2 Ayat 2 menyatakan sebagai berikut:

“Pencipto dan atau Pernegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Kornputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptczan tersebut untuk kepentingan yang bersifat kornersial… “

Dari pasal tersebut memang terkhat bahwa sebenarnya pemegang hak cipta memiliki kebebasan untuk “mengizinkad’ atau “melarang” penggunaan sebuah ciptaan tanpa sepengetahuannya. Meskipun

1

demikian,

,,pada program kornputer kornersil yang dikembangkan oleh

vi~ndor atau perusahaan besar, sering kali isi lisensi sudah ditetapkan

210

Perangkat Lunak Bebas dan Lisensi

secara sepihak. Hal itu. bisa dipahami karena program komersil memang dibuat dan dikembangkan untuk dijual atau dikornersilkan.

Menurut Microsoft dalam “The Hallowen Documene’, terdapat beberapa jenis lisensi yang dapat digunakan untuk program komputer. Beberapa jenis lisensi tersebut antara lain adalah:

a. Lisensi Commercial.

Lisensi Commercial ialah jenis lisensi yang biasa ditemui pada perangkat lunak seperti Microsoft dengan Windows dan Office­nya, Lotus, Oracle dan lain sebagainya. Perangkat iunak yang diciptakan dengan lisensi ini memang dibuat untuk kepentingan komersial sehingga pemakai yang ingin menggunakannya harus membeli atau mendapatkan izin penggunaan dari pemegang hak cipta. Pada lisensi ini, pemberlakuan UUI‑IC sangat penting artinya dalam melindungi hak‑hak pemilik.

b. Lisensi Trial Software.

Lisensi Trial Software ialah jenis lisensi yang biasa diternui pada perangkat lunak untuk keperluan demo dari sebuah perangkat lunak sebelum diluncurkan ke masyarakat. Lisensi in! mengizinkan pengguna untuk menggunakan, menyalin atau menggandakan perangkat lunak tersebut secara bebas. Namun karena bersifat demo, sering kali perangkat lunak dengan lisensi ini tidak memiliki fungsi dan fasilitas selengkap versi komersialnya. Lagipula, perangkat lunak versi demo biasanya dibatasi oleh masa aktif tertentu. Contoh program tersebut misalnya program Adobe Photoshop CS Trial Version 30 for days.

211



Efika Kamputer don Tanggung Jawab Profesional di Bidang TI

c. Lisensi Non Commercial Use.

Uisensi Non Commercial Use ini biasanya diperuntukkan untuk kalangan pendidikan atau. yayasan tertentu di bidang sosial. Sifatnya yang tidak kornersial, biasanya gratis tetapi dengan batasan penggunaan tertentu. Contoh perangkat lunak yang memiliki lisensi ini adalah program Star Office yang dapat bedalan di bawah sistem operasi Linux dan Windows sekaligus.

d. Lisensi Shareware.

Lisensi Share’ware mengizinkan pernakainya untuk menggunakan, menyalin atau menggandakan tanpa harus meminta izin pernegang hak cipta. Berbeda dengan Trial Software, fisensi ini tidak dibatasi oleh batas waktu dan memiliki feature yang lengkap. Lisensi jenis ini biasanya diternui pada perangkat lunak perusahaan kecil. Beberapa contoh perangkat lunak kecil yang memiliki lisensi ini seperti Winzip, Paint Shop Pro, ACDsee dan lain sebagainya.

lisensi Freeware.

Lisensi Freeware biasanya diternui pada perangkat lunak yang bersifat mendukung atau memberikan fasilitas tambahan. Contohnya antara lain adalah perangkat lunak plug in yang biasa menempel padaperangkat lunak induk seperti perangkat lunak Eye Candy yang menempel pada Adobe Photoshop atau program untuk mengonversikan favorite test‑IE ke bookmark­.Netscape.

f. Lisensi Royalty‑Free Binaries.

Perangkat lunak yang memiliki lisensi Lisensi Royalty‑Free

Binaries serupa dengan lisensi freeware, hanya saja produk

212

Perangkat Lunak Bebas don Lisensi

yang ditawarkan adalah library yang berfungsi melengkapi perangkat lunak yang sudah ada dan bukan merupakan suatu perangkat lunak yang berdiri sendiri.

g. Lisensi Open Source.

Lisensi open souce adalah lisensi yang membebaskan penggunanya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah dan meningkatkan

kineda perangkat lunak. Berbagai jenis lisensi open source berkembang sesuai kebutuhan, misalnya lisensi GM/GPL,

The FreeBSI), The MPL. Sedangkan jenis‑ienis perangkat lunak yang memakai lisensi in! mi;alnya Linux, sendmail, apache dan freeBSD. Dalam sistem lisensi, Open Source

menjadi suatu alternatif perkembangan program komputer yang memiliki kekuatan hukum sendiri.

10.2 Perangkat Lunak Bebas

Pemberian lisensi program kornputer, diwarnai dengan dua kecenderungan utama. Kecenderungan pertama adalah pemberian lisensi yang semata‑mata untuk penggunaan kode‑kode biner atau yang juga disebut Binary Code dari program kornputer. Penerima lisensi dapat menggunakan program komputer, tetapi tidak mempunyal hak untuk mellhat atau menggunakan Source Code dari program kornputer tersebut, sementara Source Code tetap merupakan rahasia yang hanya dimiliki oleh pemberi lisensi.

Selanjutnya, kecenderungan kedua adalah pemberian lisensi program dengan menyertakan Source Code dari program kornputer. Penerima lisensi dapat melihat dan menggunakan Source Code tersebut.

213



Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang T1

Contoh program kornputer yang menggunakan lisensi yang hanya

memberikan binary code‑nya adalah Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Acrobat. Adapun contoh lisensi yang memberikan Source Code adalah GPL, Mozilla, BS1D.

Seorang pencipta, baik selaku pencipta pertama atau sebagai

pengembang program kornputer turunan mempunyai kebebasan untuk menentukan lisensi yang akan dipergunakan untuk karya cipta program komputernya.

Gambar 10. 1 GNU Maskot

. Richard Stallman (1994), pendiri Free Sotware Foundation di http://www.gnu.org menuliskan alasan muncuinya perangkat lunak bebas.

Para pemilik (perangkat lunak) sering mengatakan bahwa

mereka teraniaya atoupun “menderita kerugian ekonomi”

jika programnya disalin oleh para pengguna (secara tidak

sah). Fbdahal penyalinan tersebut tidak mempunyai dampak

langsung terhadap para pemilik, dan juga tidak menganiaya

siapa pun. Para pemilik hanya dapat merugi jika orang harus

membayar untuk salinan tersebut …..

Software Pbtents kill Innovation !!! Itulah banner yang muncul

pertama kali ketika penulis mengakses situs milik Yayasan Perangkat

Lunak Bebas (FSE. Free Software Foundation) di http://www.gnu.org tanggal

214

Perangkat Lunak Bebas dan Lisensi

10 April 2004 yang Ialu. Kornentar‑kornentar seperti itu memang sering muncul sebagaijawaban atas ketidakpuasan diberlakukannya Undang­Undang Hak Cipta, terutama terhadap perangkat lunak. Merek.:~ memberi alasan bahwa teknologi digital memiliki sifat keluwesan yang tidak cocok dengan sistem hak cipta. Artinya, jika informasi berbentuk digital maka secara mudah seseorang akan dapat menyalinnya untuk berbagi dengan orang yang lain. Dan itu berarti, keluwesan tersebut tidak cocok dengan sistem hak cipta.

Memang diakui bahwa sumbangan terbesar teknologi informasi digital kepada dunia ialah kemudahan yang diberikan dalam menyebarkan, menyalin serta mengubah sebuah informasi. Richard Stallman mengemukakan pendapat yang terkesan kontra, di mana dia mengatakan bahwa sistem hak cipta membuat perangkaflunak berpemilik (yang kebanyakan di antara mereka) berniat untuk menghalangi masyarakat dalam mendapatkan potensi manfaat dari perangkat lunak tersebut. Mereka “ingin” menjadi satu‑satunya pihak yang berhak untuk menyalin ataupun mengubah perangkat lunak yang digunakan.

Pada awalnya, sistem hak cipta berkembang di dunia cetak­mencetak, sebuah teknologi untuk menyalin atau melakukan copy terhadap sebuah printed document secara besar‑besaran. Sistem ini cocok dengan teknologi tersebut, karena hak cipta tersebut diberlakukan kepada para pemilik percetakan. Hak cipta tersebut tidak membatasi kebebasan para pembaca buku. Seorang pembaca biasa, yang tidak memiliki percetakan, boleh menyalin buku dengan pulpen dan tinta, dan berkemungkinan kecil untuk dituntut atas perbuatan tersebut.

Namun, untuk sebuah program, kepemilikan sangat berpengaruh terhadap status program tersebut dan apa yang dapat Anda lakukan

215



Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang TI

dengan salinannya jika Anda membelinya. Perbedaan ini bukan hanya masalah uang. Sistem kepemilikan perangkat lunak mendorong pemiliknya untuk memproduksi sesuatu, tetapi bukan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini akan menyebabkan polusi etika yang tidak dapat disembuhkan dan memengaruhi kita semua.

Apakah yang dibutuhkan oleh masyarakat? Masyarakat

membutuhkan informasi yang tersedia untuk penduduknya sebagai contoh, program‑program yang dapat dibaca, diperbaiki, diadaptasi, dan ditingkatkan kinedanya, dan tidak hanya dioperasikan. Tetapi, apa yang biasanya diberikan oleh para pemilik perangkat lunak adalah kotak hitam yang tidak bisa kita pelajari dan ubah.

Masyarakat juga membutuhkan kebebasan. Ketika program

mempunyai pemilik, para pemakai kehilangan kebebasan untuk mengendalikan bagian dari kehidupan mereka.

Oleh karena itu, masyarakat perlu mendorong semangat kedasama

d! antara warga masyarakat. Ketika para pemilik perangkat lunak

mengatakan kepada kita bahwa membantu teman dalam pemakaian

perangkat lunak adalah suatu bentuk “pembajakad’ maka mereka

mencemarkan semangat kemasyarakatan yang telah berkembang.

Itulah beberapa alasan yang dikemukakan Richard Stallman tentang

alasan pernyataan perangkat lunak seharusnya tanpa pemilk

Dengan latar belakang beberapa hal di atas, merebaklah suatu

komunitas yang sering disebut komunitas “open source” di mana dalam komunitas tersebut berlaku perangkat lunak bebas yang mengacu pada kebebasan para penggunanya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah dan meningkatkan kinerja perangkat lunak.

216

Perangkat lunak Bebas dan lisensi

10.3 Filosofi Perangkat Lunak Bebas

Free Software Foundation (FSF), dalam Free SoftwareDefinition,

menyebutkan definisi perangkat lunak bebas sebagai berikut.

Free software is a matter of the users’freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the software.

(www.gnu.or.id)

Dari definisi tersebut, dinyatakan bahwa perangkat lunak

bebas ialah perihal kebebasan, bukan harga. Perangkat lunak bebas

mengacu pada kebebasan para penggunanya untuk menjalankan,

menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah dan meningkatkan kinerja perangkat lunak.

Lebih tepatnya lagi, kebebasan tersebut mengacu pada empat

jenis kebebasan bagi para pengguna perangkat lunak:

a.Kebebasan untuk menjalankan program untuk tujuan apa saja. Perangkat lunak bebas, sesuai namanya bebas digunakan

untuk tujuan apa saja. Perangkat lunak tersebut boleh

digunakan untuk tujuan non‑komersial atau bahkan boleh digunakan untuk keperluan korriersial sekalipun.

b. Kebebasan untuk mempelajari bagaimana program itu bekerja

sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

Salah satu syarat penyebarluasan program perangkat lunak

bebas adalah harus menyertakan source code dalam setiap penyebarannya. Dengan penyertaan source code tersebut,

setiap pengguna memilild akses pada kode program sehingga cara keda program tersebut dapat dipelajari dan digunakan

sesuai kebutuhan.

217



Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang TI

c. Kebebasan untuk menyebarluaskan kembali hasil salinan

perangkat lunak tersebut sehingga dapat membantu orang lain yang ingin menggunakannya. Namun, penyebarluasan hasil salinan tersebut juga harus memenuhi prinsip perangkat lunak bebas yang membebaskan orang yang akan menggunakannya tanpa harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta.

d. Kebebasan untuk meningkatkan kinerja program, dan

dapat menyebarkannya ke khalayak umum sehingga sernua menikmati keuntungannya. Dengan penyertaan source code maka pengguna juga memiliki akses untuk meningkatkan kinerja program sesuai keahlian yang dimilikinya.

Suatu program merupakan perangkat lunak bebas jika setiap

pengguna memiliki sernua dari kebebasan tersebut. Dengan demikian, setiap pengguna seharusnya bebas menyebarluaskan salinan program itu, dengan atau tanpa modifikasi (perubahan), secara gratis atau pun dengan memungut biaya penyebarluasan, kepada siapa pun dan di mana pun. Kebebasan untuk melakukan sernua hal di atas berarti Anda tidak harus meminta atau pun membayar untuk keperluan izin kepada pemegang hak cipta program tersebut.

Penggunajugaseharusnya memiliki kebebasan untuk memodifikasi

(mengubah), serta menggunakan untuk keperluan Anda pribadi dalam pekedaan, atau sekedar main‑main, tanpa perlu menyatakan keberadaan program tersebut. Ika mengedarkan perubahan tersebut, Anda seharusnya tidak perlu memberitahu siapa pun dengan cara apa

pun.

Kebebasan untuk menggunakan sebuah program berart

kebebasan bagi siapa pun, baik perorangan atau pun organisasi untuk

218

Perangkat Lunak Bebas dan Lisensi

menggunakan pada kornputer jenis apa pun, untuk kegiatan apa pun, tanpa perlu memberitahu para pengembang atau pun pihak‑pihak lainnya secara khusus.

Kebebasan untuk menyebarluaskan hasil penggandaan, harus termasuk bentuk biner (eksekusi), ataupun kode program, yang termodifikasi maupun yang belum. Tidak apa‑apa jika tidak disertakan cara memproduksi bentuk biner tersebut. Namun, perlu ada kebebasan penyebarluasannnya jika dikemudian hari ditemukan cara untuk memproduksinya.

Untuk memperoleh kebebasan melakukan perubahan serta mernublikasikan versi yang lebih baik, pengguna harus memiliki akses pada kode program tersebut. Jadi, memiliki akses merupakan syarat mutlak untuk perangkat lunak bebas.

Agar terwujud, kebebasan ini tidak boleh dibatalkan selama pengguna tidak melakukan suatu kesalahan. Ika pengembang perangkat lunak tersebut mempunyai hak untuk mencabut lisensi, tanpa harus ada penyebab yang berasal dari Anda, maka program tersebut tidak dapat disebut perangkat lunak bebas.

Walaupun demikian, aturan tertentu mengenai tata cara pendistribusian perangkat lunak bebas dapat diterima selama tidak bertentangan dengan hakikat inti dari kebebasan itu sendiri. Umpamanya, “copyleft” secara garis besar tidak mengizinkan penambahan aturan pelarangan atau pembatasan hak orang lain yang tidak sesuai dengan hakikat inti dari kebebasan. Hal ini tidak bertentangan dengan hakikat inti dari kebebasan itu sendiri, aturan ini justru melindunginya.

219



Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang T1

Jadi, Anda mungkin harus, membayar untuk mendapatkan

perangkat lunak GNU, atau mungkin juga mendapatkannya secara cuma‑cuma. Terlepas dari cara mendapatkan perangkat lunak tersebut, Anda akan selalu bebas untuk menyalin dan mengubah perangkat lunak tersebut, atau bahkan menjuainya.

Perangkat lunak bebas bukan berarti “tidak komersial”. Program

bebas seharusnya juga boleh digunakan untuk keperluan komersial. Pengembangan perangkat lunak bebas secara komersial pun bukan merupakan hal yang aneh; dan produknya ialah perangkat lunak bebas yang komersial. Aturan perihal cara mengemas perangkat lunak bebas hasil modifikasi pun dapat diterima, jika tidak secara efektif menghalangi kebebasan Anda untuk memublikasikan ulang modifikasinya.

Ada suatu aturan yang disepakati dalarn filosofi perangkat lunak

bebas sebagai berikut:

Vika Anda membuat program tersedia dalam cara tertentu,

maka Anda juga harus membuatnya tersedia dalam cara

tertentu juga ……

Artinya, jika kita mendapatkan perangkat lunak secara bebas

maka kita juga harus menyediakan untuk pengguna lain secara bebas juga. Perhatikan bahwa aturan tersebut masih memberikan pengguna pilihan untuk menentukan apakah program itu akan dipublikasikan atau tidak.

10.4 Studi Kasus: Komunitas Pengguna LINUX

Linux juga merupakan salah satu sistem operasi yang disebarkan

secara luas dengan gratis di bawah lisensi GNU General Public

220

Perangkat Lunak Bebas dan Lisensi

License (GPL), yang berarti juga source code Linux tersedia. Itulah yang membuat Linux meniadi sistem operasi yang istimewa. Linux masih dikembangkan oleh kelompok‑kelompok tanpa dibayar, yang banyak dijumpai di Internet, tukar‑menukar kode, melaporkan bug, dan membenahi segala masalah yang ada.

Linux juga adalah suatu sistem operasi yang bersifat multiuser, multitasking, multiconsole, freeware dan freesource yang dapat berjalan di berbagai platform termasuk prosesor Intel 386 maupun yang lebih tinggi. Sistem operasi ini mengimplementasikan standar POSIX. Linux dapat berinteroperasi secara baik dengan sistem operasi yang lain, termasuk Apple, Microsoft dan Novell. Linux seperti layaknya UNIX, mendukung banyak perangkat lunak mulai dari TEX, X Window, GNU C/C+ + sampai ke TCP/IP

Wahyono (2005) dalam buku Perrirograman Shell Linux, menginventarisasi delapan alasan utama mengapa orang mempelajari pemrograman dalam sistem operasi Linux.

1. Linux gratis dan bebas.

Semua perangkat lunak Linux bisa didapat gratis berdasarkan lisensi GNU General Public License atau lisensi‑lisensi lain yang mirip dengan itu. Berdasarkan lisensi ini, siapa pun bisa mendapatkan program baik dalam bentuk source code (yang bisa dibaca manusia) maupun binary code (yang bisa dibaca mesin). Ini berarti pula bahwa program dalam Linux tersebut dapat diubah, diadaptasi, maupun dikembangkan lebih lanjut oleh siapa saja.

2. Linux dapat dijalankan pada berbagai Platform.

Salah satu alasan utama yang membuat orang tertarik belaJar linux adalah kemampuan sistem operasi Linux yang bisa dioperasikan dalam berbagai platform.

221



Adapun emulasi operating sistem menyediakan kompatibilitas di lain sisi. Seperti misaInya paket DOSEMU menyediakan kompatibilitas dengan DOS, dan proyek WINE menyediakan kompatibilitas (terbatas) dengan Windows, dan beberapa paket emulasi kornersial, untuk emulasi dengan sistem operasi lain.

M Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang T1

Platform‑platform yang mendukung Linux antara lain adalah: Intel 80386/486/586/686 Pentium [Pro, 11), juga AMD dan Cyrix yang setara Sistem PC dengan multiprocessor simetris, laptops, notebooks,.

Macintosh, Power PC, MIPS, Digital Alpha, Sun SPARC, Motorola 68k,

dan lain‑lain.

3. Kompatibilitas dengan sistern operasi lain.

Linux bisa berinteraksi dengan operating sistem lain melalui tiga cara. Tigaz cara tersebut adalah kompatibilitas file dan filesystem, kornpatibilitas network dan emulasi (simulasi) operating sistem.

Dalam hal kompatibilitas file dan file sytem, Linuxbisamenggunakan file‑file dari operating sistem lain, dalam artian bisa membaca dan menulis format file tersebut. Hal ini berarti bahwa disk dari sistem operasi DOS/Windows, OS/2, NT, Apple Macintosh, Unix, dan sistem‑sistem lain, bisa dibaca dengan mudah oleh Linux. Hampir sernua format file standar industri didukung oleh aplikasi‑aplikasi Linux, kecuali beberapa format yang spesifik vendor atau produk.

Kompatibilitas Network Linux bisa dibuktikan ketika Linux dapat bekerja sama dengan baik sekali dalam operating sistem lainnya.

222

Perangkat Lunak Bebas dan Lisensi

4. Sistern Linux mendukung berbagai jenis perangkat keras.

Salah satu keunggulan Linux juga adalah bahwa Sistem Linux mendukung berbagai jenis perangkat keras PC. Meskipun demikian, mungkin saja perangkat keras yang didukung oleh Linux tidak sebanyak Windows 9X, tetapi mungkin lebih banyak daripada Windows NT. Ini berarti bahwa Linux mendukung berbagai jenis mouse, video cards, motherboard chipsets, scanners, printers, juga berbagai jenis disk seperti IDE, EIDE, SCSI, MFM, RLL, dan ESDI. Tidak ketinggalan bahwa linux mendukung CD‑ROM, sound card dan sebagainya.

5. Linux merniliki tingkat kestabilan dan kearnanan yang

tinggi.

Sebagai sistem operasi yang dikembangkan dari sistem operasi UNIX yang memang pada awalnya diperuntukkan bagi jaringan komputer, Linux memiliki tingkat stabilitas dan sekuritas yang tinggi.

Dalam operasionalnya, berbagai masalah keamanan yang menyangkut operating system itu sendiri biasanya diumurnkan beberapa jam saja setelah ditemukan, diikuti dengan bugfix, workaround, advisory, dan sebagainya. Misalnya waktu. ditemukan bug di perangkat keras itu sendiri (prosesor Pentium dengan bug FO OF), workaround sudah tersedia untuk download beberapa saat setelah keberadaan bug tersebut diumumkan.

Linux juga mewarisi tradisi Unix dengan mendukung adanya file permissions (izin file), yang dapat mencegah pengubahan atau penghapusan file tanpa izin dari pemiliknya. Oleh karena itu, virus pada dasarnya tidak dikenal di dunia Linux.

223



Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang T1

6. Linux mendukung berbagal jenis bahasa pernrograntan.

Ini juga alasan pokok mengapa orang belajar pemrograman pada Linux. Sebagai sistem operasi, Linux sudah mengintegrasikan beberapa paket bahasa pernrograman seperti Java, C/ C+ +, Perl, PHP, dan masih banyak lagi. Artinya, jika Anda adalah seorang

programmer yang berkecimpung dalarn penggunaan bahasa pemrograman maka Anda tidak akan merasa kesulitan dalam memakai Linux.

7. Kemudahan scripting.

Linux memiliki keunggulan kemudahan pengolahan konfigurasi, karena hampir semua informasi konfigurasi Linux disimpan dalam file‑file teks sehingga gampang dimodifikasi dengan script. Tentu saja hal tersebut memudahkan pekerjaan yang kompleks atau

yang berulang‑ulang jika dibandingkan dengan sistem lain yang mempunyai sistem konfigurasi binary (seperti registry di Windows) dan juga sistem yang kurang mendukung scripting.

Linux juga menyediakan berbagai peralatan scripting, yang memungkinkan Anda untuk menulis “File BAT dengan Steroids” untuk otomatisasi pekedaan. Script‑script ini bisa dijalankan secara manual, maupun dijadwalkan untuk waktu tertentu, bahkan bisa memiliki tampilan mode grafis seperti layaknya Windows. Jadi, penambahan beberapa ratus user yang datanya diambil dari spreadsheet misainya, bisa dilakukan dengan mudah di Unux, tetapi hampir tidak mungkin dilakukan di NT.

8. Kernudahan pelacakan kesalahan.

Kemudahan pelacakan kesalahan pada Linux tersebut terjadi karena Linux tidak menyembunyikan informasi dar! user. Hal ini berarti informasi penuh dari keadaan sistem dan pesan

224

Perangkat Lunak Bebas dan Lisensi

kesalahan (error) selalu tersedia dan memungkinkan diagnostik masalah dengan cepat dan bisa diperbaiki dengan cepat pula. Di samping itu, Linux juga menyediakan alat‑alat untuk menampilkan penggunaan memori dan CPU untuk masing‑masing program, untuk menentukan program mana (kalau ada) yang menggunakan suatu file pada suatu saat, untuk melacak program pada saat bedalan, dan meneruskan pesan‑pesan kesalahan (error) dari keseluruhan komputer di network ke satu komputer untuk memudahkan pengawasan (monitoring).

Selanjutnya, salah satu kunci keunggulan Linux adalah kornunitas; penggunanya, yang memenangkan InfoWorld’s award for best support tahun 1997 mengungguli sernua penyedia jasa technical support komersial. Komunitas Linux ini bersifat terbuka bagi siapa saja yang tertarik dan mau membagikan pengalamannya dalam menggunakan Linux. Di situ, setiap pengguna Linux dapat saling berkomunikasi, bertukar pikiran dengan baik karena didasari rasa kebersamaan yang tinggi. Oleh karena kornunitas pengguna Linux meliputi kornunitas developernya juga maka sudah biasa kalau menerima respons atas pertanyaan kompleks yang ditanyakan di newsgroup_ comp. os. Ifflux. misc hanya dalam waktu setengah jam atau paling lama satu hari. Mailing list Linux Indonesia juga merupakan forum di mana Anda bisa mendapatkan respons yang lumayan cepat. Sementara itu, kornunitas Linux di Indonesia juga cukup banyak dan dapat dicari informasinya dengan mengunjungi situs‑situs informasi Linux seperti http://www.linux.or.id atau http://www.linuxindonesia.or.id.

Perkembangan pesat Linux tersebut juga dipengaruhi oleh adanya dukungan pemerintah yang telah mengeluarkan Inpres No. 2 tahun 2001 tentang penggunaan kornputer dengan aplikasi kornputer berbahasa Indonesia dan Inpres No 6 tahun 2001 tentang

225



Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang Tl

pengembangan dan pendayagunaan telematika di Indonesia. Kedua Inpres tersebut mendukung perkembangan Open Source di Indonesia dengan digunakan sebagai dasar proyek Pengembangan Perangkat Lunak Berbahasa Indonesia (P21‑131) membuat distribusi Linux dan dokumentasinya dengan menggunakan bahasa Indonesia dan disediakan bebas untuk kepentingan publik.

Inpres ini bertujuan memperbanyak pilihan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mempermudah pelaksanaan kegiatannya. Pengertian aplikasi komputer berbahasa Indonesia ini dikerjakan dengan menggunakan program Linux dan diberi nama Software‑Rl melibatkan Universitas Gadjah Mada, Universitas Guna Darma dan Kornunitas Linux Indonesia. Inpres no 2 tahun 2001 harus dianggap sebagai produk kebijakan yang mengakar dan mengakornodasi kepentingan masyarakat luas dan bersinergi dengan Inpres no 3 tahun 2001 tentang penyerapan dan pengembangan teknologi tepat guna serta inpres no 6 tahun 2001 tentang pengembangan dan pendayagunaan telematika di Indonesia. Dengan demikian, muncuinya kedua inpres tersebut juga membuat tersedianya pikhan bagi masyarakat dalarn penggunaan kornputer, terutama bagi mereka yang tidak atau memahami penggunaan aplikasi kornputer berbahasa asing.

Dukungan pemerintah terhadap gerakan Open Source dalam Inpres no. 6 tahun 2001 angka 5 disebutkan sektor swasta harus berperan aktif dalarn penyediaan informasi serta mengembangkan berbagai aplikasi yang diperlukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah akan berupaya mendorong pengembangan industri information content dan aplikasi pendayagunaan perangkat lunak Open Source belurn mendapatkan perhatian khusus. Ada dukungan nyata dari pemerintah Indonesia kepada Open Source dengan

226

Perangkat lunak Bebas dan Lisensi

adanya inisiatif dan dana untuk proyek P21‑BI ini melalui 13PPT sehingga diharapkan Software‑Republik Indonesia (Software‑RI) dapat digunakan oleh masyarakat termasuk lembaga negara, lembaga pendidikan dan bahkan juga Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

10.5 Hak Cipta dalam Perangkat Lunak Bebas

Perangkat lunak bebas, bukan berarti bahwa perangkat tersebut tanpa pemilik atau pemegang hak cipta. Pengakuan hak cipta atau perangkat lunak tersebut terlihat dari kewajiban penggunanya untuk tetap mencanturrikan hak cipta dalarn pendistribusiannya.

Lisensi open source yang diberikan sebenarnya hanya melingkupi kegiatan menyalin, mendistribusikan dan memodifikasi perangkat lunak. Selain ketiga kegiatan tersebut, hal itu sebenarnya berada di luar ruang lingkup pemberian lisensi ini. Pemegang lisensi boleh menyalin dan mendistribusikan sama persis dari Source Code program yang diterimanya dalarn media apa pun dengan syarat harus menyampai,kan pemberitahuan yang jelas tentang Hak Cipta dan penyangkalan terhadap garansi yang sepatutnya pada setiap salinan, menyimpan secara utuh sernua pemberitahuan yang mengacu pada lisensi ini dan kepada ketiadaan garansi apa pun, dan memberi kepada penerima lainnya sebuah salinan dari lisensi ini bersama program. Penerima lisensi diperbolehkan memberikan harga untuk kegiatannya memindahkan salinan program secara fisk Boleh juga ia menetapkan harga tertentu untuk menawarkan garansi.

Adapun yang dimaksud dengan “program” mengacu pada program atau karya apa pun seperti yang telah disebutkan. “Karya berdasarkan isi program” adalah program itu sendiri atau karya turunan apa pun di bawah hukum Hak Cipta. Artinya, suatu karya

227



Etika Komputer dan Tan99ung Jawab Profesional di Bidang TI

yang mernuat program atau bagian dari program tersebut, baik sama persis, dengan modifikasi, clan atau diterjemahkan ke dalam bahasa lain.

Irianti (2003) memberikan 4 hal tentang ketentuan menyalin, mendistribusikan clan memodifikasi perangkat lunak bebas sebagai beriltut.

Pemegang lisensi boleh memodifikasi satu atau lebih salinan program atau bagian dari program yang ia miliki sehingga membentuk suatu karya baru yang berdasarkan program, clan menyalin serta mendistribusikan modifikasi atau karya seperti yang telah disebutkan di atas dengan syarat harus memenuhi:

Harus membuat berkas‑berkas yang termodifikasi membawa pemberitahuan yang jelas bahwa ia telah mengubah berkas­berkas disertai dengan tanggal perubahan.

Karya yang disebar atau diedarkan, baik seluruhnya atau sebaglan atau dihasilkan dari satu program atau dari berbagai bagian program dilisensikan secara keseluruhan tanpa biaya kepada seluruh partai ketiga di bawah lisensi tersebut.

228

Ika program yang dimodifikasi saat dijalankan dapat membaca perintah‑perintah secara interaktif clan mulai menjalankan sesuatu dengan cara yang paling wajar maka pemegang lisensi harus mencetak atau menampilkan suatu pengumuman termasuk pemberitahuan hak cipta clan tidak adanya garansi atau jika si pemegang lisensi menyediakan garansi maka pemakai boleh mengedarkan program tersebut berdasarkan suatu kondisi atau persyaratan clan harus diberitahukan kepada pemakai bagaimana cara melihat salinan dari lisensi tersebut.

Perangkat Lunak Bebas dan Lisensi

Pengecualian untuk persyaratan ini adalah jika program itu sendiri adalah interaktif tetapi tidak mencetak pemberitahuan seperti di atas, maka karya yang berdasarkan program tersebut juga tidak diharuskan mencetak pemberitahuan tersebut. Persyaratan‑persyaratan di atas diperuntukkan untuk karya yang dimodifikasi secara keseluruhan. Ika bagian dari karya tersebut tidak berasal dari suatu program clan dapat dinyatakan berdiri sendiri clan sebagai karya terpisah maka lisensi ini tidak berlaku untuk bagian tersebut saat diedarkan sebagai karya yang terpisah. Tetapi jika diedarkan sebagai bagian dari program maka pengedarannya harus berdasarkan lisensi. Kegiatan menyalin, mengubah, membuat sublisensi yang dilakukan di luar dari ketentuan lisensi ini adalah tidak sah clan secara otomatis akan membatalkan hak­hak penerima lisensi. Namun, untuk mereka yang sudah mendapatkan salinannya maka lisensinya tidak dibatalkan selama mereka tetap memakai lisensi ini.

Bahan Diskusi

1. Apakah yang dimaksud dengan Lisensi Perangkat Lunak?

Apakah kaitan lisensi tersebut dengan hak cipta?

2. Usensi Freeware clan Shareware memiliki persamaan, yaitu bebas diserbaluaskan untuk pengguna lainnya. Lalu, apakah perbedaan kedua lisensi tersebut?

3. Perangkat lunak bebas mengacu pada kebebasan para penggunanya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah clan meningkatkan kine~a perangkat lunak. Menurut Anda, apakah perangkat lunak bebas tersebut bertentangan dengan WHC yang tidak

229



Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang T1

membebaskan setiap penggandaan atau penyebarluasan terhadap suatu ciptaan? Jelaskan pendapat Anda.

4. Apakah perbedaan antara Copyright dengan Copyleft?

5. Penggunaan perangkat lunak open source akan dapat

mengurangi kemugkinan terjadinya pelanggaran hak cipta. Namun, penggunaan perangkat lunak tersebut sering kali menimbulkan pro dan kontra. Menurut Anda, sebutkan hal­hal yang menguntungkan atau merugikan dari penggunaan perangkat lunak jenis tersebut.

230

BAB 1 1

TINJAUAN REGULASI

KEJAHATAN DI INTERNET

Setelah membaca bagian ini, diharapkan pembaca memahami.

a. Pengertian cybercrime

b. Karakteristik cybercrime

c. Berbagaijenis cybercrime yang berkembang

d. Upaya pencegahan cybercrime

I erembangan internet yang sedemikian pesat, selain membawa

dampak positif bagi umatmanusia, di sisi lain juga mengundang

tangan_tangan kriminal untuk beraksi, baik untuk mencari

keuntungan materi maupun sekedar melampiaskan keisengan. Hal

ini memunculkan fenomena khas yang sering disebut cybercrime atau

kejahatan di dunia maya.

1. 1 Pengertlan Cybercrime

Mengenai pengertiannya, cybercrime merupakan bentuk‑bentuk keiahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet.

231



Etika Kornputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang TI

Beberapa pendapat mengidentikkan cybercrime dengan computer­crime. The U.S. Department of Justice memberikan pengertian computer crime sebagai:

“…any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution”.

(www.usdoj.gov/criminaVcybercrimes)

Pengertian tersebut identik dengan yang diberikan Organization of European Community Development, yang mendefinisikan computer crime sebagai:

9tany illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data”.

Adapun Andi Hamzah (1989) dalam tulisannya “Aspek‑Aspek Pidana di Bidang Kornpute’I’, mengartikan kejahatan kornputer sebagai:

“kejohatan di bidang kornputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan kornputer secara ilegal”.

Internet sendiri merupakan hasil rekayasa teknologi yang penerapannya bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi kornputer, tetapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya. Apalagi pada saat internet sudah memasuki generasi kedua, yang dapat mengakses internet bukan hanya kornputer (misainya dengan teknologi wireless application protocol (WAP) yang memungkinkan telepon genggam merigakses internet, membayar rekening bank, hingga memesan tiket pesawat).

Dari beberapa pengertian di atas, secara ringkas dapat dikatakan bahwa cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan

232

Tiniauan Regulasi Keiahatan di Internet

hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecang‑g‑ihan teknologi kornputer dan telekomunikasi.

11.2 Karakteristik Cybercrime

Selama in! dalam kejahatan konvensional, kita mengenal adanya dua jenis kejahatan sebagai berikut:

a. Kejahatan kerah biru (blue collar crime).

Kejahatan jenis ini merupakan jenis kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti misalnya perampokan, pencurian, pembunuhan, dan lain‑lain. Para pelaku kejahatan jenis ini biasanya digambarkan memiliki steorotip tertentu, misalnya, dari kelas sosial bawah, kurang terdidik, berpenghasilan rendah, dan lain sebagainya.

Kejahatan kerah putih (white collar crime).

Kejahatan jenis ini terbagi dalam empat kelompok kejahatan, yakni kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu.

Pelakunya biasanya berkebalikan dari blue collar, mereka memiliki penghasilan tinggi, berpendidikan, memegang jabatan‑jabatan terhormat di masyarakat.

Cybercrime sendiri sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya di internet, memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kedua model kejahatan di atas. Karakteristik unik dari kejahatan di dunia maya tersebut antara lain menyangkut lima hal sebagai berikut:

233



Etika Korriputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang TI

Ruang lingkup kejahatan

Sifat kejahatan

Pelaku kejahatan

Modus kejahatan

Jenis kerugian yang ditimbulkan

Karakteristik unik yang pertarna adalah mengenai ruang lingkup

kejahatan. Sesuai sifat global h iternet, ruang lingkup kejahatan ini juga bersifat global. Cybercrime sering kali dilakukan secara transnasional, melintasi batas antarnegara sehingga sulit dipastikan yuridiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya. Karakteristik internet di mana orang dapat berIalu‑1alang tanpa identitas (anonymous) sangat memungkinkan teriadinya berbagai aktivitas jahat yang tak tersentuh hukum.

Karakteristik yang kedua adalah sifat kejahatan di dunia maya

yang non‑violence, atau tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Jika kejahatan konvensional sering kali menimbulkan kekacauan maka kejahatan di internet bersifat sebaliknya. Oleh karena itu, ketakutan atas kejahatan (fear of crime) tersebut tidak mudah timbul meskipun bisa saja kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan cyber dapat lebih dashyat dari pada kejahatan‑kejahatan lain.

Karakteristik unik ketiga adalah mengenai pelaku kejahatan. Jika

pelaku kejahatan konvensional mudah diidentifikasi dan memiliki

tipe tertentu maka pelaku cybercrime bersifat lebih universal meski

memiliki cirl khusus yaitu kejahjatan dilakukan oleh orang‑orang yang

menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Pelaku kejahatan

tersebut tidak terbatas pada usia dan stereotip tertentu, mereka yang

234

Tinjauan Regulasi Keiahatan di Internet

sempat tertangkap kebanyakan remaia, bahkan beberapa di antaranya masih anak‑anak. Mereka jarang terlibat kenakalan remaja, dari keluarga baik‑baik, dan rata‑rata cerdas. Mereka tentu saja juga belurn

menduduki jabatan‑jabatan penting di masyarakat sebagaimana para white collar, namun juga jauh dari profil anak jalanan. Dengan demikian, jelas bahwa menangani anak‑anak semacarn ini memerlukan

pendekatan tersendiri.

Karakteristik unik keempat adalah modus operandi keiahatan. Dalarn hal ini, keunikan kejahatan ini adalah penggunaan teknologi

informasi dalarn modus operandi. Itulah sebabnya mengapa modus operandi dalarn dunia cyber tersebut sulit dimengerti oleh orang­orang yang tidak menguasai pengetahuan tentang kornputer, teknik pemrogramannya dan seluk beluk dunia cyber. Sifat inilah yang

membuat cybercrime berbeda dengan tindak‑tindak pidana lainnya.

Karakteristik yang terakhir adalah bahwa kerugian yang

ditimbulkan dari kejahatan ini pun dapat bersifat material maupun non‑material seperti waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat dan bahkan sampai pada kerahasiaan informasi. Cybercrime

berpotensi menimbulkan kerugian pada banyak bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya yang lebih besar dampaknya dibandingkan dengan kejahatan berintensitas 6ggi lainnya. Di masa mendatang, kejahatan semacarn ini dapat menganggu perekonomian nasional

melalui jaringan infrastruktur yang berbasis teknologi elektronik (perbankan, telekornunikasi satelit, jaringan listrik, dan jaringan Ialu

lintas penerbangan).

235

1



Etika Korriputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang TI

11. 3 Jenis Cybercrime

Berikut akan digolongkan bekbagai jenis cybercrime berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Pengelompokan akan dilakukan berdasarkan jenis aktivitas, motif kegiatan dan sasaran kejahatan.

11. 3. 1 Berdasarkan jenis aktivitasnya

236

Berdasarkan jenis aktivitas yang dilakukannYa, cybererime dapat digolongkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

a. Unauthorized Access.

Cybercrime jenis ini merupakan kejahatan yang tedadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringa~,,,komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan kornputer yang dimasukinya. Probing dan Fbrt Scanning merupakan conloh dari kejahatan ini.

Aktivitas “port scanning” atau “probing” dilakukan untuk melihat servis‑servis apa saja yang tersedia di server target. Sebagai contoh, hasil scanning dapat menunjukkan bahwa server target menjalankan program web server Apache, mail server Sendmail, dan seterusnya. Jika dianalogikan dengan dunia nyata adalah dengan melihat‑lihat apakah pintu rumah Anda terkunci, merek kund yang digunakan, jendela mana yang terbuka, apakah pagar terkunci (menggunakan firewall atau tidak) dan seterusnya. Berbagai program yang digunakan untuk melakukan probing atau portscanning ini dapat diperoleh secara gratis di Internet. Salah satu program yang paling populer adalah “nmap” (untuk sistem yang berbasis UNIX, Linux) dan “Superscan” (untuk sistem yang berbasis Microsoft

Tinjauan Regulasi Keiahatan di Internet

Windows). Selain mengidentifikasi port, nmap juga dapat mengidentifikasi jenis operating system yang digunakan.

Contoh lain kejahatan yang termasuk Unauthorized Access adalah Cyber‑Tresspass atau pelanggaran area privasi orang lain seperti misainya Sparn Email (mengirimkan email yang

tidak berguna ~ email sarnpah yang ditujukan seseorang), breaking ke PC, dan lain sebagainya.

b. Illegal contents.

Merupakan kejahatan gang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang

tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum

atau mengganggu ketertiban umum. Yang sering terjadi adalah penyebarluasan pornografi di internet yaitu dengan

membuat, memasang, mendistribusikan dan menyebarkan material cabul serta mengekspos hal‑hal yang tidak pantas. Contoh lain kejahatan ini adalah isu‑isu atau fitnah yang dilakukan terhadap seseorang (biasanya public figure) yang disebarluaskan menggunakan media internet.

c. Penyebaran virus secara sengaja.

Seperti halnya di tempat lain, virus kornputer pun menyebar di Indonesia. Penyebaran umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Sering kali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian

dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya. Kasus virus ini sudah cukup banyak seperti virus Mellisa, 1 love you, dan SirCam. Untuk program yang terkena virus, kemungkinan tidak banyak yang dapat kita lakukan.

237



Etika Kornputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang TI

d. Data Forgery.

Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memaisukan data pada dokumen‑dokumen penting yang ada di internet. Dokumen‑dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Dokumen tersebut disimpan sebagai scriptless document dengan menggunakan media internet.

e. Cyber Espionage, Sabotage and Extortion.

Cyber Espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata‑mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan kornputer (computer network system) pihak sasaran.

Selanjutnya, sabotage and extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program kornputer atau sistem jaringan kornputer yang terhubung dengan internet.

f. Cyberstalking.

Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan kornputer, misalnya menggunakan e‑mail dan dilakukan berulang‑ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa tedadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya.

238

Tinjauan Regulasi Keiahatan di Internet

g. Carding.

Carding merupakan keiahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam

transaksi perdagangan di internet. Kejahatan tersebut muncul seiring perkembangan pesat dari perdagangan di internet (e‑commerce) yang transaksi‑transaksinya dilakukan secara elektronik.

h. Hacking dan Cracking.

Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem kornputer secara detail

dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Besarnya minat yang dimiliki seorang hacker dapat mendorongnya untuk memiliki kernampuan penguasaan sistem di atas rata­rata pengguna. Jadi, hacker sebenarnya memiliki konotasi

yang netral. Adapun mereka yang sering melakukan aksi‑aksi perusakan di internet lazimnya disebut cracker (tedemahan bebas: pernbobol). Boleh dibilang para cracker ini sebenarnya

adalah hacker yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal­hal yang negatif.

Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembaiakan account milik orang lain, pembaiakan

situs web, probing, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut ini dikenal sebagai DoS (Denial of Services). DoS attack merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target (hang, crash) sehingga tidak dapat memberikan layanan. Serangan ini tidak melakukan pencurian, penyadapan, ataupun pemalsuan data.

Akan tetapi, dengan hilangnya layanan maka target tidak dapat memberikan servis sehingga ada kerugian finansial.

239


Etika Kornputer don Tanggung Jawab Profesional di Bidang TI

Bagaimana status DoS attack ini? Bayangkan bila seseorang dapat membuat ATM bank menjadi tidak berfungsi. Akibatnya, nasabah bank tidak dapat melakukan transaksi dan bank tentu saja dapat mengalami kerugian finansial. DoS attack dapat ditujukan kepada server dan juga dapat ditargetkan kepada jaringan sehingga dapat menghabiskan bandwidth. Tool untuk melakukan hal ini banyak tersebar di internet. DoS attack meningkatkan serangan ini dengan melakukannya dari banyak kornputer secara serentak.

Cybersquatting and Typosquatting.

Cybersquatting merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjuaInya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Nama domain merupakan nama yang digunakan pemakai layanan www (world wide web) di internet untuk mengidentifikasi perusahaan dan merek dagang yang dimilikinya. Namun, banyak orang yang mencoba menarik keuntungan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Pekerjaari ini mirip dengan calo karcis.

Adapun typosquatting adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan yaitu domain yang mirip dengan narna domain orang lain. Nama tersebut merupakan nama domain saingan perusahaan. D! Indonesia, hal itu pernah terjadi, seperti pada kasus mustika‑ratuxom.

240

Tiniauan Regufasi Keiahatan di Internet

j. Hijacking.

Hijacking merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering tedadi adalah Software F4racy (pembajakan perangkat lunak). Merebaknya pernbaJakan di internet tersebut sebenarnya dipacu dari sifat

keluwesan yang dimiliki oleh internet itu sendiri. Harus diakui bahwa teknologi internet khususnya atau teknologi digital pada umumnya bersifat luwes. Artinya, jika informasi yang disediakan berbentuk digital maka secara mudah orang akan dapat menyalinnya untuk berbagi dengan orang yang lain. Dengan demikian, sernua sumber daya yang disediakan di

internet akan mempermudah orang lain untuk menyalin dan menggunakannya meskipun tanpa seizin orang yang memiliki program tersebut.

k.Cyber Terorism.

Suatu tindakan cybercrime termasuk cyber terorisrn jika mengancarn pernerintah atau warganegara, termasuk cracking ke situs pemerintah atau militer. Teroris dapat memanfaatkan teknolog! informasi untuk berkornunikasi relatif lebih aman. Plerhatikan beberapa contoh kasus Cyber Terorism sebagai berikut:

Ramzj Yousef, dalang penyerangan pertama ke gedung WW, diketahui menyimpan detail serangan dalam file yang dienkripsi di laptopnya.

Osama Bin Laden diketahui menggunakan stegano‑

graphy untuk komunikasi jaringannya.

Suatu website yang dinamai Club Hacker Muslim diketahui menuliskan daftar tip untuk melakukan hacking

ke Pentagon.

241


Etika Korriputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang T1

Seorang hacker yang menyebut dirinya sebagai DoctoiNuker diketahui telah kurang lebih lima tahun melakukan defacing atau mengubah isi halaman web dengan propaganda anti‑American, anti‑Israeli dan pro­Bin Laden.

11.3.2 Berdasarkan Motif Kegiatannya

Berdasarkan motif kegiatan yang dilakukannya, cybercrime dapat digolongkan menjadi dua jenis sebagai berikut:

a. Cybercrime sebagai tindakan murni kriminal.

Kejahatan yang murni merupakan tindak kriminal merupakan kejahatan yang dilakukan karena motif kriminalitas. Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contoh kejahatan semacam ini adalah carding, yaitu pencurian nomor kartu kredit milik orang lain untuk digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Juga pemanfaatan media internet (webserver, mailing list) untuk menyebarkan material bajakan. Pengiriman email anonim yang berisi promosi (spamming) juga dapat dimasukkan dalam contoh kejahatan yang menggunakan internet sebagai sarana. Di beberapa negara maju, para pelaku spamming dapat dituntut dengan tuduhan pelanggaran privasi.

b. Cybercrime sebagai kejuhatan “abu‑abJ.

Pada jenis kejahatan di internet yang masuk dalam “wilayah

abu‑abu”, cukup sulit menentukan apakah itu merupakan tindak

kriminal atau bukan mengingat motif kegiatannya terkadang

bukan untuk berbuat kejahatan. Salah satu contohnya adalah

probing atau portscanning. Ini adalah sebutan untuk semacam

242

1

i

i

i

Tinjauan Regulasi Keiabatan di Internet

tindakan pengintalan terhadap sistern milik orang lain dengan mengumpulkan informasi sebanyak‑banyaknya dari sistern yang diintai, termasuk sistem operasi yang digunakan, port‑port yang ada, baik yang terbuka maupun tertutup, dan sebagainya. Kalau dianalogikan, kegiatan in! mirip dengan maling yang melakukan survei terlebih dahulu terhadap sasaran yang dituju. Di titik ini, pelaku tidak melakukan tindakan apa pun terhadap sistern yang diintainya, namun data yang ia dapatkan akan sangat bermanfaat untuk melakukan aksi sesungguhnya yang mungkin destruktif.

Juga termasuk ke dalam “wilayah abu‑abu” ini adalah kejahatan yang berhubungan dengan nama domain di internet. Banyak orang. yang melakukan semacam kegiatan “percaload’ pada. nama domain dengan membeli domain yang mirip dengan merek dagang atau nama perusahaan tertentu dan kemudian menjualnya dengan harga tinggi kepada pemilik merk atau perusahaan yang bersangkutan. Kegiatan ini diistilahkan sebagai cybersquatting. Kegiatan lain yang hampir mirip dikenal sebagai typosquatting, yaitu membuat nama domain “plesetan” dari domain yang sudah populer. Para pelaku typosquatting berharap dapat mengeruk keuntungan dari perigunjung yang tersasar ke situsnya karena salah mengetik nama domain yang dituju pada browsernya.

11. 3.3 Berdasarkan Motif Kegiatannya ‘

Sedangkan berdasarkan sasaran kejahatan, cybercrime dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori seperti berikul: ini.

243



Etika Kornputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang TI

a.

244

Cybercrime vang menverang Individu (Against Person).

Jenis kejahatan ini, sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang rnemilikr sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Beberapa contoh kejahatan ini antara lain adalah:

0 Pornografl

Kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan dan menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul, serta mengekspos hal‑hal yang tidak pantas.

Cyberstalking

Kegiatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan ko miputer, misainya dengan menggunakan e‑mail yang dilakukan secara berulang‑ulang seperti hainya teror di dunia cyber. Gangguan tersebut bisa saja berbau seksual, rasial, religius dan lain sebagainya.

Cyber‑Tresspass

Kegiatan yang dilakukan melanggar area privasi orang lain seperti misainya Web Hacking, breaking ke PC, Probing, Pbrt Scanning dan lain sebagainya.

b. Cybercrime MenVerang Hak Milik (Against Property).

Cybercrime yang dilakukan untuk mengganggu atau

menyerang hak milik orang lain. Beberapa contoh kejahatan

jenis ini misainya pengaksesan kornputer secara tidak sah

melalui dunia cyber, pemilikan informasi elektronik secara

tidak sah/pencurian informasi, carding, cybersquatting

Tiniauan Regulasi Keiahatan di Internet

(mendaftarkan domain narna perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya dengan harga yang lebih mahal), typosquatting (membuat domain plesetan), hijacking (pembajakan hasil karya orang lain), data forgery (pemalsuan data) dan segala kegiatan yang bersifat merugikan hal milik orang lain.

c. Cybercrime

Government).

Cybercrime Against Goverment dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan terhadap pemerintah. Kegiatan tersebut misalpya. cyber terorism sebagai tindakan yang mengancam pemerintah termasuk juga cracking ke situs resmi pemerititah atau situs militer.

Menyerang Pemerintah (Against

11.4 Penanggulangan Cybercrime

Aktivitas pokok dari cybercrime adalah penyerangan terhadap content, computer system dan communication system milik orang lain atau

umum di dalam cyberspace. Fenomena cybercrime memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. Cybercrime dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan’ tidak memerlukan interaksi langsung antara pelaku

dengan korban kejahatan. Bisa dipastikan dengan sifat global internet,

sernua negar6 yang melakukan kegiatan internet akan terkena imbas perkembangan cybercrime ini.

Berikut akan dibahas beberapa hal pokok yang dapat dilakukan

dalarn upaya menanggulangi merebaknya keiahatan internet.

245



Etika Kornputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang TI

11.4.1 Mengamankan Sistem

Seperti kata pepatah “mencegah lebih baik daripada mengobati”, langkah awal yang perlu dilakukan oleh para pengguna teknologi internet dalam upaya penanggulangan cybercrime adalah melindungi diri dari kejahatan tersebut dengan mengamankan sistem kornputer masing‑masing.

Keamanan kornputer identik dengan suatu tindakan baik

pencegahan maupun pendeteksian terhadap kegiatan‑kegiatan yang tidak mendapatkan izin oleh pemakai maupun sistem mputer. Adapun pada pandangan makro, keamanan data bukan saja menyangkut masalah teknis belaka, tetapi memiliki konsep yang lebih luas dan berkaitan dengan ketergantungan suatu institu~i terhadap institusi lainnnya, atau bahkan suatu negara terhadap negara lainnya. Keamanan juga penting untuk membangun kepercayaan (trust) terhadap sebuah sistem secara umum. Dengan demikian, tidak heran jika banyak instansi dan perusahaan berani membayar harga mahal hanya untuk membangun keamanan sistem.

Satu hal yang patut dicatat adalah semakin tingginya kesadaran

dan tingkat kebutuhan orang terhadap sistem keamanan pada

komputer. Hasil survei yang diselenggarakan oleh Computer

Security Intitute dalam CSI1FBI Computer Crime and Security

Survey 2003, menyatakan bahwa 99% dari 525 respond * en sudah

menggunakan perangkat lunak Antivirus dalam sistem, komputernya,

98% menggunakan firewall, 91% responden menggunakan physical

security computer, 58% responden menggunakan encrypt login dan

49% responden sudah menggunakan teknologi Digital 1D.

TuJuan yang paling nyata dari sebuah sistem keamanan adalah

mencegah adanya perusakan bagian dalam sistern karena dimasuki

246

Tiniauan Regulasi Keiahaton di Internet

oleh pemakai yang tidak diinginkan. %ngamanan sistem secara terintegrasi sangat diperlukan untuk meminimalisasi kemungkinan perusakan tersebut.

Madam Ongko Saputro (2001) dalam sebuah jurnal ilmiah tentang proteksi sistem operasi menyampaikan bahwa sebuah sistem komputer mengandung banyak obyek yang perlu diproteksi. Obyek tersebut dapat berupa perangkat keras seperti prosesor, memori, disk drives, printer, dan lain‑lain, maupun dapat juga berupa perangkat lunak seperti proses, file, basis data dan lain sebagainya.

Banyaknya obyek yang harus diproteksi tersebut menyebabkan diperlukannya integrasi langkah‑langkah dalam membangun keamanan sebuah sebuah sistem. Dengan kata lain, membangun sebuah keamanan sistem harus merupakan langkah‑langkah yang terintegrasi pada keseluruhan subsistemnya, dengan tujuan dapat mempersempit atau bahkan menutup adanya celah‑celah unauthorized actions yang merugikan.

Adapun Wahyono (2004) memberikan suatu model keamanan sistem komputer yang terintegrasi seperti pada gambar 11. 1.

Sistem keamanan yang terintegrasi, berarti berusaha memikirkan segala hal yang dapat menyebabkan celah‑celah unauthorized actions bersifat merugikan. Dengan memikirkan kemungkinan celah­celah tersebut, tentu akan dapat dipikirkan pula cara mengatasi dan meminimalisasi kemungkinan tersebut. Gambar di atas menunjukkan integrasi dari berbagai teknik pengamanan mulai dari pengamanan mesin komputer secara personal, sampai kepada pengamanan akan kemungkinan penyerangan sistem melalui jaringan. Pengamanan secara personal dapat dilakukan mulai dari tahap instalasi sistem sampal akhirnya menuju ke tahap pengamanan fisik dan pengamanan

247

1



Etika Kornputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang TI

data. Pengamanan akan adanya penyerangan sistem melalui jaringan juga dapat dilakukan dengan melakukan pengamanan FTP, SMTP, Telnet dan pengamanan Web Server.

11.4.2 Penanggulangan Global

Saat ini berbagai upaya telah dipersiapkan untuk memerangi cybercrime. The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) telah membuat guidelines bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan computer‑related crime, di mana pada tahun 1986 CIECD telah mernublikasikan laporannya yang bedudul Computer‑Related Crime: Analysis of Legal Policy.

Laporan OECD tersebut berisi hasil survei terhadap peraturan perundang‑undangan negara‑negara anggota beserta rekomendasi perubahannya dalarn menanggulangi computer‑related crime tersebut, yang mana diakui bahwa sistern telekornunikasi juga memiliki peran penting dalam kejahatan tersebut. Dari berbagai upaya yang dilakukan

248

Tinjaucin Regulasi Ke:ahatan di Internet

tersebut, jelas bahwa cybercrime membutuhkan global action dalarn penanggulangannya mengingat kejahatan tersebut seringkali bersifat transnasional.

Menurut OECD, beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan rybercrime adalah:

1. Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum

acaranya, yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut.

2. Menirgkatkan sistem pengamanan jaringan kornputer nasional sesuai standar internasbnal.

3. Meningkatkan pemaham’an serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penw tutan perkara‑perkara yang berhubungan dengan cybercrime.

4. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnlya mencegah kejahatan tersebut tedadi.

5. Meningkatkan keriasama antarnegara, baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui pedanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties.

11.4.3 Perlunya Cyberlaw

Perkembangan teknologi yang sangat pesat, membutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan deng.an pemanfaatan teknologi te.sebut. Sayangnya, hingga saat ini banyak negara (termasuk

1

249



Etika Kornputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang TI

Indonesia) belurn merniliki perundang‑undangan khusus di bidang teknologi informasi, baik dalarn aspek pidana maupun perdatanya. Ketertinggalan perundang‑undangan dalarn menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi informasi tersebut menuntut adanya solusi sementara untuk mengatasi cybercrime, yakni melalui terobosan putusan pengadilan. Ini tentu saja mensyaratkan adanya sosok hakirn yang kreatif, berwawasan teknologi, dan berani melakukan terobosan melalui putusannya.

Pertumbuhan ekonomi di era informasi akan diwarnai oleh

manfaat dalarn penggunaan’nya, seperti misalnya dengan adanya e­commerce, e‑government, Foreign Direct Investment (M), industri penyediaan informasi dan pengembangan UKM. Semua manfaat ini berada di ambang bahaya jika tidak didukung oleh perangkat hukum di bidang TI dan infrastruktur informasi yang aman serta dapat dipercaya oleh masyarakat, khususnya kalangan bisnis.

Permasalahan yang sering muncul adalah bagairnana menjaring berbagai kejahatan kornputer dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku karena ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan kornputer yang berlaku saat ini masih belurn lengkap.

Banyak kasus, yang membuktikan bahwa perangkat hukum

di bidang TI masih lernah. Sepert! contoh, masih belurn diakuinya dokumen elektronik secara tegas sebagai alat bukti oleh KUHAP. Hal tersebut dapat dilihat pada UU No8/1981 Pasal 184 ayal 1 bahwa undang‑undang ini secara definitif membatasi alat‑alat bukti hanya sebagai keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa saja.

Demikian juga dengan kejahatan pornografi dalarn internet,

misalnya. K111‑1 Pidana pasal 282 mensyaratkan bahwa unsur

250

Tiniouan Regulasi Keiahatan di Internet

pornografi dianggap kejahatan ilka dilakukan di ternpat umum. Pertanyaannya, apakah penayangan pornografi di internet dapat dikategorikan dilakukan di tempat umum? Demikian pula soal locus delicti ‑ tempat tindak pidana ddakukan ‑ merupakan hal yang tak mudah ditentukan karena sifat dunia maya yang melampaui wilayah teritorial suatu negara.

Optimalisasi peranan hukum dalarn perkembangan teknologi

membutuhkan kelengkapan perundang‑undangan yang berkualitas. Misainya memperluas pengertian “barang” secara konvensional sehingga mencakup data, program, atau jasa korriputer dan telekomunikasi, pengertian “surat” yang selama ini hanya dibedakan atas surat akta dan bukan akta diperluas mencakup data yang

tersimpan dalarn pita magnetik, disket, dan lain sebagainya.

Hingga saat ini, di negara kita ternyata belurn ada pasal yang bisa digunakan untuk menjerat penjahat cybercriMe. Untuk kasus carding misalnya, kepolisian baru bisa menjerat pelaku kejahatan komputer

dengan Pasal 363 soal pencurian karena yang dilakukan tersan.gka memang mencuri data kartu kredit orang lain.

11.4.4 Perlunya Dukungan Lembaga Musus

Lembaga‑lembaga khusus, baik milik pemerintah maupun NGO (Non Government Organization), diperlukan sebagai upaya penanggulangan kejahatan di internet. Annerika Serikat memiliki Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) sebagai sebuah divisi khusus dari U.S. Departement of Justice. Institusi ini memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset‑riset khusus dalarn penanggulangan cybercrime.

251



Etika 1(omputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang TI

Terdapat pula National Infrastructure Protection Center (N1PC) sebagai institusi di Amerika Serikat yang menangani masalah yang berhubungan dengan infrastruktur. Institusi ini mengidentifikasi bagian infrastruktur yang penting (critical) bagi negara (khususnya bagi Amerika Serikat). Internet atau jaringan komputer sudah dianggap sebagai infrastruktur yang perlu mendapat perhatian khusus. Institusi ini juga memberikan advisory bagi setiap orang yang memerlukan solusi atas kejahatan di bidang komputer.

Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki DCERT (Indonesia Computer Emergency Response Team). Unit ini merupakan point of contact bagi orang untuk melaporkan masalah‑masalah keamanar kornputer.

, Bahan Diskusi 1

Baca dan cermatilah artikel yang diambil dari sebuah Harian Umum tentang Cybercrime di bawah ini.

AS DAKWA HACKER YANG BIKIN HEBOH

WASHINGTON ‑ Jaksa AS Rabu kemarin mendakwa seorang warga Inggris atas tuduhan melakukan pembobolan kornputer (hacking) terhadap 100‑ankomputersektorswastadanpemerintah, mengacaukan operasi‑operasi militer dan mengakibatkan kerugian 900.000 dolar (Rp

9 miliar lebih) selama setahun hacker itu berulah. Gary McKinnon (36

tahun), seorang programer komputer pengangguran di London utara,

telah mencuri banyak password, menghapus arsip‑arsip komputer,

252

Tinjouan Regulasi Keiahatan di Internet

memonitor dan menutup jaringan komputer di markas‑markas militer dari Pearl Harbor hingga Connecticut.

Perbuatan McKinnon itu mengakibatkan putusnya akses internet bag ribuan petugas di kawasan militer selama tiga hari dan mengacaukar operasi‑operasi di sebuah pangkalan AL di New Jersey tidak larriz

setelah insiden pembajakan pesawat 11 September tahun Ialu McKnnon diajukan ke pengadilan federal di Virginia dan New Jersey Mcffinnon juga menjebol jaringan kornputer NASA, Universitas Tennessee, sebuah perpustakaan di Betlehem, Pennsylvania, dan

beberapa bisnis swasta.

“Ulah ini adalah perbuatan kriminal yang luar biasa canggih,” kata Jaksa Christopher Christie di Newark. “Dia orang yang sangat sibuk.”

Jaksa mengatakan, mereka berniat mengekstradisi McVdnnon, yang

dikenai tujuh dakwaan pembobolan komputer. Jika terbukti bersalah, dia dapat dikenai hukuman denda 1,75 juta dolar (Rp 15,75 miliar) dan 70 tahun hukuman penjara.

Pengacara McKinnon di London Selasa malam waktu setempat

mengeluarkan pernyataan yang mengakui bahwa dia ditangkap Maret lalu karena pelanggaran‑pelanggaran yang berkaitan dengan komputer.

Seorang juru bicara Kantor Kejaksaan di Alexandria mengatakan, dia tidak tahu kalau McKinnon saat ini dalam status terdakwa.

Dalam dakwaan itu disebutkan, Mcffinnon mengakses 92 sistem komputer di 12 negara bagian di AS antara Maret 2001 dan Maret 2002. Setelah berhasil masuk ke jaringan, Mcffinnon menggunakan program RemotelyAnywhere untuk memonitor lalu lintas jaringan dan

menghapus banyak file.

253



Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang T1

McKinnon men‑download ratusan password pengguna kornputer, dan dalam beberapa kasus memusnahkan file penting sehingga kornputer tidak bisa berfungsi. Kerugian di pangkalan AL di New Jersey mendekati 300.000 dolar. Juru bicara keiaksaan di Virginia mengatakan, McKinnon tidak sekali pun mengakses informasi rahasia. (rtr‑9n‑52)

Sumber.. Harian Suara Merdeka, Kamis 14 November 2002

Harus diakui bahwa hukum yang ada di Indonesia sering kali belum dapat menjangkau penyelesaian kasus‑kasus kejahatan kornputer. Untuk itu, diperlukan jaksa yang memiliki wawasan dan cara pandang yang luas mengenai cakupan teknologi yang melatarbelakang., kasus­kasus tersebut, sementara hakim‑hakim di Indonesia pun masih memiliki kemampuan yang terbatas dalarn penguasaannya terhadap teknologi informasi.

Menurut Anda, bagaimanakah kita mengupayakan penyelesalan berbagai kasus yang terjadi dalam kejahatan kornputer tersebut di tengah keterbatasan hukum dan pengadilan di Indonesia tersebut? Diskusikan hal tersebut dengan kelompok diskusi Anda sehingga diperoleh pendapat dan opini yang ideal tentang itu.

254

DAFTAR PUSTAKA

De George, Richard T (1986), Business Ethics (21 edition), Mac . Millan Publishing Company, New York.

Gilley, J.W & Eggland S.A. (1999). Principles of Human Resource

Development, Addison‑Wesley, Massachusetts.

Keraf, A. Sonny (1991), Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Magnis Suseno, Franz (1987), Etika Dasar: Masalah‑Masalah Pokok Filsafat Moral, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Maister, DH. 1997. True Professionalism, The Free Press, New York.

Muhammad, Abdulkadir (1997), Etika Profesi Hukum, Penerbit Seribu.

Sumaryono, E, (1995), Etika Profesi Hukum: Norma‑Norma bagi Penegak Hukum, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Wahyono, Teguh (2004), Membangun Keamanan yang Terintegrasi pada Sistem Kornputer Berbasis Linux, Jurnal AITI UKSW, Penerbit FTI UKSW, Salatiga.

Wahyono, Teguh (2005), Tutorial Praktis Pernrograman Shell Linux, Penerbit ANDI, Yogyakarta.

255

Iklan

3 thoughts on “Etika profesi Bab 8 – 11

  1. Ping-balik: Etika dan Profesi « Akbar0010's Blog

  2. Ping-balik: Etika Bisnis « Akbar0010's Blog

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s